MEDAN, Jenggala – Dukungan terhadap program B50 yang digagas pemerintah pusat terus mengalir. Namun, di balik optimisme penguatan ketahanan energi nasional, muncul desakan agar pemerintah tidak mengabaikan kepentingan daerah penghasil sawit yang selama ini menjadi tulang punggung pasokan bahan baku biodiesel.
Tokoh Pemuda Sumatera Utara (Sumut) sekaligus Founder Masyarakat Melek Energi, Nugra Ferdino, menilai program B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
Meski demikian, ia mengingatkan agar keberhasilan program tersebut tidak hanya dinikmati pemerintah pusat dan industri, sementara daerah penghasil sawit memperoleh manfaat yang minim.
“Pemuda Sumatera Utara mendukung penuh program B50 karena mampu memperkuat kemandirian energi Indonesia. Tetapi pemerintah juga harus memperhatikan keadilan bagi daerah penghasil sawit. Jangan sampai daerah yang menopang program nasional ini hanya memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebesar 4 persen,” kata Nugra di Medan, Selasa (23/6).
Menurutnya, kontribusi daerah penghasil sawit terhadap perekonomian nasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain menjadi penyumbang devisa negara, daerah-daerah tersebut juga menjadi basis pengembangan hilirisasi sawit yang kini diarahkan sebagai sumber energi alternatif nasional.
Namun ironisnya, kata Nugra, porsi DBH Sawit yang diterima daerah masih jauh dari harapan jika dibandingkan dengan kontribusi yang diberikan. Ia menilai skema pembagian yang berlaku saat ini perlu dievaluasi secara menyeluruh agar lebih proporsional dan berkeadilan.
“Daerah penghasil sawit menanggung berbagai konsekuensi pembangunan. Infrastruktur jalan rusak akibat tingginya mobilitas angkutan hasil perkebunan, kebutuhan layanan publik meningkat, tetapi manfaat fiskal yang diterima daerah masih sangat terbatas,” ujarnya.
Nugra menegaskan, tuntutan peningkatan DBH Sawit bukan sekadar persoalan pembagian anggaran, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap daerah yang selama ini menopang agenda ketahanan energi nasional.
“Kalau sawit menjadi tulang punggung program B50, maka daerah penghasil sawit harus mendapatkan manfaat yang lebih adil. Jangan sampai daerah hanya menjadi penonton ketika sawit menjadi instrumen strategis energi nasional,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah pusat bersama DPR RI segera mengevaluasi formula DBH Sawit agar daerah penghasil memperoleh porsi yang lebih layak dan sebanding dengan kontribusinya terhadap pembangunan nasional.
Menurut Nugra, keberhasilan program B50 semestinya tidak hanya diukur dari berkurangnya impor energi atau meningkatnya serapan biodiesel, tetapi juga dari sejauh mana manfaat ekonomi dapat dirasakan daerah-daerah penghasil sawit.
“Keberhasilan B50 harus menjadi keberhasilan bersama. Negara diuntungkan, industri diuntungkan, dan daerah penghasil sawit juga harus merasakan manfaat yang nyata,” pungkasnya. (Jenggala)
Jenggala







