Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pemeriksaan terkait dugaan pengondisian hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melibatkan wilayah di Sumatera Selatan.
Plt Direktur Pendidikan dan Penyuluhan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan perkembangan itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.
Penyidikan kini tidak hanya menyorot Kabupaten Muara Enim dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), tetapi juga menambahkan Kabupaten Empat Lawang sebagai wilayah yang didalami.
Penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang dinilai relevan dengan dugaan pengondisian audit di wilayah-wilayah tersebut.
Salah satu bukti yang disorot ialah adanya komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Augusz Dewanggara.
KPK masih mengurai isi komunikasi dan bukti elektronik lain untuk memperjelas keterkaitan antara para pihak yang diduga terlibat.
Meski demikian, tim penyidik tetap memusatkan pembuktian atas dugaan perbuatan melawan hukum pada perkara yang berkaitan dengan Muara Enim.
Menurut KPK, bukti tambahan dari wilayah lain dimaksudkan untuk menguatkan dugaan bahwa modus yang sama juga terjadi di luar Muara Enim.
Sebelumnya, KPK telah menilai bahwa pengondisian audit BPK tidak hanya terjadi di Muara Enim dan telah membuka pendalaman untuk kasus yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau PALI.
Kasus di Muara Enim berawal dari operasi tangkap tangan pada Juni 2026 dan berkaitan dengan dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, antara lain Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Augusz Dewanggara, serta aparatur sipil negara BPK RI Titin Rita Lestari.







