Selly Andriany Gantina menekankan perlunya skema mitigasi bencana yang komprehensif dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan potensi bencana alam harus menjadi perhatian serius selain dinamika geopolitik dan ekonomi.
Ia menyoroti fase-fase krusial seperti pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan masa pemberangkatan sebagai periode yang rentan terhadap gangguan akibat bencana.
“Jangan sampai proses pelunasan dan keberangkatan terganggu karena tidak ada mekanisme mitigasi yang matang,” ujar Selly.
Selly mendorong adanya rencana kontinjensi yang jelas untuk mengantisipasi bencana di titik-titik strategis jamaah, termasuk area embarkasi dan debarkasi.
Ia meminta Kementerian Haji menyiapkan langkah operasional yang konkret jika terjadi bencana pada lokasi-lokasi tersebut.
Upaya kesiapan ini, menurut Selly, juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran negara.
Selly menegaskan pengelolaan keuangan haji tidak cukup hanya menyasar kelancaran layanan, tetapi harus memastikan setiap pengeluaran efektif dan tepat sasaran.
Ia menyoroti pula kebutuhan aturan yang jelas terkait pengelolaan anggaran apabila ada jamaah yang batal berangkat.
Komisi VIII juga meminta sinkronisasi data dalam dokumen LPJ Penyelenggaraan Ibadah Haji agar seluruh angka dan informasi selaras sebelum difinalkan.
Selly mempertanyakan apakah data yang belum tersinkronisasi sudah pernah disampaikan kepada Presiden, dan menyatakan hal tersebut tidak tepat jika terjadi.
Bagi Komisi VIII, pembenahan LPJ bukan semata urusan administrasi melainkan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik.
Keseragaman data menjadi dasar bagi parlemen untuk melakukan pengawasan agar pengelolaan keuangan haji berjalan efisien, terbuka, dan setara dengan kualitas layanan yang diterima jamaah.







