Komisi D DPRD Sumatera Utara menyatakan akan mengawal pelaksanaan 42 paket pekerjaan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II pada Tahun Anggaran 2026.
Tujuan pengawalan adalah memastikan anggaran APBN diprioritaskan untuk mengatasi persoalan banjir, bukan sekadar mengejar serapan anggaran.
Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Komisi D, Defri Noval Pasaribu, yang berasal dari Fraksi NasDem.
Menurut Defri, pengawasan menjadi krusial karena BWS beberapa kali menjelaskan bahwa anggaran pemeliharaan yang terbatas menghambat normalisasi sungai.
Defri menyebutkan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri kepala balai atau pejabat perwakilan, Jumat (10/7).
DPRD menilai minimnya kegiatan normalisasi sungai sebagai salah satu akar penyebab banjir yang kerap melanda wilayah, termasuk Kota Medan.
Karena itu, pelaksanaan 42 paket pekerjaan harus dirancang untuk menjawab defisit kapasitas sungai sebagai saluran utama pembuangan air.
Defri mengingatkan bahwa pembersihan saluran primer dan sekunder di permukiman tidak efektif jika sungai penerima tidak dinormalisasi dan mampu menampung debit.
Komisi D tidak menolak adanya paket pengadaan atau sewa alat berat serta pekerjaan pemeliharaan sepanjang dana dipergunakan sesuai kebutuhan lapangan.
Penekanan utama adalah memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana, kontrak, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan.
Pengawasan, menurut Defri, tidak hanya tugas DPRD; ia mengajak media dan masyarakat ikut mengawal pelaksanaan agar hasilnya nyata.
Dengan pengawasan ketat sejak awal, potensi penyimpangan dan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi diharapkan dapat diminimalkan.
Harapannya, anggaran dalam 42 paket ini benar-benar mampu mengurangi risiko banjir dan memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menyerap dana.







