MEDAN, Jenggala – Upaya pemberantasan tambang ilegal di Sumatera Utara (Sumut) dinilai tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan penuh pemerintah kabupaten/kota dan aparat penegak hukum (APH).
Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi untuk menindak tegas aktivitas pertambangan tanpa izin yang selama ini merugikan daerah, merusak lingkungan, dan menghilangkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, menanggapi masih maraknya praktik tambang ilegal di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang dinilai belum tersentuh penegakan hukum secara optimal.
Menurut Rudi, persoalan tambang ilegal tidak sekadar pelanggaran administrasi, tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan tata kelola sumber daya alam daerah.
“Penertiban tambang ilegal harus menjadi gerakan bersama. Kepala daerah, dinas terkait, kepolisian, TNI, hingga aparat penegak hukum lainnya harus menunjukkan komitmen yang sama untuk menghentikan aktivitas yang jelas-jelas melanggar aturan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/6).
Politisi PAN tersebut menilai aktivitas pertambangan ilegal umumnya berlangsung secara terbuka dan dalam jangka waktu yang lama. Kondisi itu, menurutnya, memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang beroperasi tanpa izin. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus melibatkan aparat penegak hukum agar memberikan efek jera.
“Kita meminta dinas terkait bertindak tegas terhadap setiap aktivitas yang melanggar regulasi. Jika terbukti ilegal, segera libatkan aparat penegak hukum dan proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Rudi juga meyakini Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution akan mendukung langkah penertiban yang bertujuan menyelamatkan sumber daya alam daerah sekaligus menutup ruang bagi praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, pendekatan persuasif masih dapat dilakukan pada tahap awal. Namun apabila pelaku tetap mengabaikan aturan, maka pemerintah dan aparat wajib mengambil langkah hukum secara tegas.
“Kalau pendekatan persuasif sudah dilakukan tetapi tidak diindahkan, maka negara harus hadir melalui penegakan hukum. Jangan sampai pemerintah kalah oleh pelaku yang melanggar aturan,” katanya.
Selain berdampak terhadap lingkungan, Rudi menilai keberadaan tambang ilegal juga menyebabkan hilangnya potensi PAD. Aktivitas yang tidak memiliki izin resmi tidak memberikan kontribusi kepada daerah, sementara dampak kerusakan yang ditimbulkan justru menjadi beban pemerintah dan masyarakat.
“Kalau seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan dan memiliki izin yang lengkap, tentu ada kontribusi terhadap PAD. Yang terjadi sekarang, sumber daya alam diambil, lingkungan rusak, tetapi daerah tidak memperoleh manfaat yang semestinya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti aspek lingkungan hidup yang kerap diabaikan dalam praktik tambang ilegal. Menurutnya, banyak aktivitas pertambangan tanpa izin diduga beroperasi tanpa dokumen perizinan maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang memadai.
“Persoalan ini tidak bisa dilihat dari sisi ekonomi saja. Jika tidak ada izin dan AMDAL, maka risiko kerusakan lingkungan sangat besar dan dampaknya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” katanya.
“Jika memang ada oknum yang membekingi aktivitas ilegal, harus diusut secara transparan. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Ia pun mendorong terbentuknya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan instansi teknis terkait dalam melakukan pengawasan serta penertiban secara berkelanjutan.
“Kita berharap seluruh pihak bergerak bersama. Tambang ilegal harus dihentikan secara permanen demi menyelamatkan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah, dan memastikan kekayaan alam Sumatera Utara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Jenggala)
Jenggala







