Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk segera mengevaluasi hingga mencopot pimpinan PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT PPSU) yang menjadi pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU).
Desakan itu muncul menyusul sepinya kunjungan hingga memasuki pekan ketiga penyelenggaraan PRSU 2026.
Rudi menilai pengelolaan acara tidak berjalan optimal dan panitia gagal menghadirkan inovasi yang mampu menarik minat publik.
Menurutnya ada dua faktor utama yang menyebabkan rendahnya animo pengunjung; pertama adalah harga tiket yang dianggap mahal oleh masyarakat, dan kedua adalah minimnya pembaruan konsep dari tahun ke tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan Rudi pada Senin (20/7) saat menyoroti kondisi PRSU yang dinilai monoton dan kurang menarik bagi khalayak luas.
Ia juga menyebut keramaian yang sempat tercatat pada beberapa hari adalah dampak konser tertentu, bukan indikasi daya tarik keseluruhan acara.
Rudi membandingkan antusiasme tersebut dengan respons besar masyarakat saat konser besar seperti Dewa 19 digelar di Medan, yang menurutnya belum dapat ditiru oleh PRSU.
Ia meminta penyelenggara berhenti mengeluarkan klaim peningkatan pengunjung tanpa data lapangan yang jelas.
Langkah konkret yang diminta meliputi penurunan harga tiket dan peningkatan promosi secara masif agar masyarakat tertarik datang ke PRSU.
Sebagai tolok ukur sederhana, Rudi menilai kondisi lalu lintas di sekitar lokasi harusnya mencerminkan tingkat kunjungan; jika benar ramai, kemacetan dan antusiasme publik akan terlihat nyata.
Ia menyoroti peralihan pengelolaan dari pemerintah ke BUMD PT PPSU yang seharusnya membawa suasana dan terobosan baru, namun hingga kini belum tampak perubahan signifikan.
Meski pengelola memakai jasa event organizer, Rudi menilai pelaksanaannya jauh dari profesional dan tidak belajar dari keberhasilan event besar lainnya.
Sebagai politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Rudi menuntut evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi dan komisaris PT PPSU.
Ia menegaskan Gubernur tak perlu ragu merombak direksi dan komisaris bila terbukti tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU.
Rudi menutup pernyataannya dengan menyebut kondisi pengelolaan PRSU carut-marut dan tidak profesional, sehingga Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus segera melakukan perbaikan lewat perombakan direksi PT PPSU demi memperbaiki penyelenggaraan ke depan.







