Rudi Alfahry Rangkuty dari Komisi B DPRD Sumatera Utara mendesak pembentukan Satuan Tugas Penertiban Tambang Ilegal untuk menindak lanjuti maraknya pertambangan tanpa izin yang terus beroperasi meski sudah beberapa kali ditertibkan.
Pernyataan itu disampaikan Rudi kepada wartawan pada Senin (29/6).
Menurutnya, upaya penindakan saat ini sering berhenti pada penghentian sementara aktivitas dan pemeriksaan administrasi perizinan.
Ia menilai pendekatan tersebut belum efektif karena tidak diikuti tindakan hukum yang menimbulkan efek jera bagi pelaku tambang ilegal.
Rudi mencontohkan, setelah petugas meninggalkan lokasi, aktivitas pertambangan liar kerap kembali berjalan seperti sediakala.
Sebab itu, ia menekankan perlunya satgas lintas instansi yang mampu mengambil langkah langsung di lapangan dan melakukan penegakan hukum secara terukur.
Politisi Partai Amanat Nasional ini menilai Gubernur Bobby Nasution memiliki kewenangan untuk membentuk satgas yang melibatkan berbagai pihak.
Komponen yang diusulkan meliputi unsur Pemerintah Provinsi Sumut, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, kejaksaan, dan TNI.
Dengan melibatkan banyak pihak, Rudi berharap penanganan tidak lagi terjebak pada ego sektoral yang menghambat tindakan terpadu.
Ia juga mengingatkan peran strategis pemerintah kabupaten/kota karena mereka paling memahami kondisi lapangan dan aktivitas tambang di wilayah masing-masing.
Untuk itu, Rudi meminta pemerintah kabupaten aktif membantu Pemerintah Provinsi menemukan serta menindak tambang ilegal yang masih beroperasi.
Selain pembentukan satgas, Rudi menekankan bahwa hasil penertiban oleh dinas perizinan dan instansi teknis tidak boleh berhenti pada pemberian surat peringatan.
Semua temuan administratif harus segera diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.
Ia menegaskan kepolisian perlu mengambil peran lebih besar karena perkara ini menyangkut kerusakan lingkungan yang berkelanjutan.
Apabila ditemukan operasi tanpa izin dan pelaku tetap beraktivitas setelah ditertibkan, Rudi meminta agar proses pidana dijalankan agar ada efek jera.
Rudi mendorong Pemerintah Provinsi Sumut untuk secara aktif melaporkan temuan tambang ilegal ke aparat penegak hukum agar ada tindak lanjut nyata dan pencegahan kerusakan lebih luas.







