DPRD Kota Bekasi resmi memulai pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah yang membahas soal penyimpangan seksual.
Raperda itu diberi judul “Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual dan Perilaku Seksual Berisiko”.
Pembahasan dimulai dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) yang disahkan dalam rapat paripurna pada Kamis, 23 Juli 2026.
Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, menyatakan aturan tersebut dimaksudkan sebagai upaya pencegahan terhadap praktik penyimpangan seksual di ruang publik.
Ia menambahkan bahwa raperda itu juga diarahkan untuk menekan perilaku seksual berisiko yang dinilai mengancam tatanan sosial.
Sardi menyampaikan kekhawatirannya terhadap pelebaran praktik LGBT (Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender) dan berharap peraturan baru dapat mengurangi penyebarannya.
Sebagai bukti keseriusan, pihak DPRD telah membentuk Pansus dan penentuan durasi kerja panitia akan disesuaikan dengan keputusan anggota yang tergabung dalam Pansus tersebut.
Fokus isu ini mendapat perhatian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi yang menilai fenomena penyimpangan seksual semakin mengkhawatirkan.
Ketua Lembaga Dakwah Khusus MUI Kota Bekasi, Abu Deedat, mengatakan beberapa pelaku kini berani tampil terbuka dan mengaku bangga atas identitas mereka.
Abu Deedat menuturkan ada klaim jumlah anggota mencapai lebih dari 6.000 orang yang pernah disampaikan kepada MUI.
Berdasarkan kondisi itu, MUI meminta agar Pemkot Bekasi dan DPRD mengambil langkah tegas serta melakukan pembinaan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang.







