Syaifuddin Zuhri menegaskan bahwa bantuan keuangan partai politik (banpol) berperan penting dalam memperkuat pendidikan politik dan kualitas demokrasi di tingkat daerah.
Pernyataan itu disampaikan saat konferensi pers di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (22/7/2026).
Syaifuddin, yang akrab dipanggil Kaji Ipuk dan juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, menjelaskan bahwa penggunaan banpol harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Ia merespons kembali munculnya wacana efisiensi anggaran daerah yang menyorot alokasi dana banpol di Kota Surabaya.
Menurut Syaifuddin, partai politik merupakan pilar demokrasi yang berfungsi mencetak kader berasas Pancasila dan taat pada konstitusi serta peraturan perundang-undangan.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan dana banpol difokuskan pada kegiatan yang diatur undang-undang, seperti pendidikan politik, pembinaan kader, penguatan kelembagaan, serta sosialisasi ideologi bangsa dan tata kelola pemerintahan.
Syaifuddin menambahkan bahwa edukasi politik tidak hanya untuk internal partai, tetapi juga ditujukan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda seperti Gen Z.
Upaya ini dimaksudkan agar publik memperoleh pemahaman demokrasi yang komprehensif dan terhindar dari disinformasi di ruang digital.
Terkait akuntabilitas, ia menegaskan bahwa setiap penggunaan dana banpol wajib dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Mengenai besaran dana banpol untuk Kota Surabaya tahun ini, Syaifuddin menyatakan bahwa kewenangan penetapan berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya sebagai instansi pengelola.
Ia mengimbau masyarakat memandang bantuan keuangan partai politik sebagai investasi negara untuk meningkatkan literasi politik dan kualitas demokrasi, bukan sekadar dukungan terhadap aktivitas politik praktis.







