Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu (AMB) mendatangi ruang paripurna Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan untuk menuntut penjelasan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang berlangsung di Hotel Antares, Kota Medan pada 4 hingga 6 Agustus lalu.
Rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan pada Kamis (20/8) tidak bisa berjalan sesuai agenda karena mayoritas anggota DPRD absen.
Satu-satunya pejabat yang menerima warga adalah Sekretaris DPRD, Roy Susanto, beserta dua stafnya.
Roy Susanto membenarkan ketidakhadiran para wakil rakyat dan menyampaikan bahwa Ketua dan Wakil Ketua sedang menjalankan tugas dinas di luar kota.
Menurutnya, anggota DPRD lainnya juga berhalangan hadir dengan alasan bermacam-macam sehingga tidak ada kuorum untuk melanjutkan RDP.
Ketidakhadiran tersebut memicu protes dari perwakilan masyarakat yang hadir, termasuk tuntutan agar RDP segera dijadwalkan ulang.
Borkat Siregar, koordinator AMB, mendesak Sekretariat DPRD untuk menyampaikan permintaan warga agar rapat ulang diselenggarakan sesegera mungkin.
Dia juga menuntut kejelasan mengenai fungsi dan tugas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang menjadi salah satu poin pembahasan dalam RDP.
Selain itu, Borkat mempertanyakan alasan pembahasan Ranperda dilakukan di Medan, bukan di daerah sendiri, dengan menyoroti aspek efisiensi anggaran daerah.
Rahmad Parlindungan Nasution, Ketua Lembaga Perisai, meminta agar para legislator menjaga amanah publik dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran daerah.
Rahmad menegaskan warga berhak mengetahui urgensi pemindahan lokasi pembahasan Ranperda dan meminta keterbukaan dalam setiap kegiatan legislatif.
Salah satu tuntutan konkret dari Rahmad adalah agar tirai ruang rapat tidak ditutup saat kegiatan berlangsung agar masyarakat dapat memantau kinerja Dewan secara langsung.
Perwakilan mahasiswa, Zul Hadi Lubis, menekankan bahwa fokus utama masyarakat adalah memperoleh penjelasan teknis dan substantif mengenai materi Ranperda yang sedang digodok.
Hingga akhir pertemuan singkat itu, warga menuntut agar DPRD segera memberi jawaban tertulis dan menjadwalkan kembali RDP untuk menjawab seluruh pertanyaan publik.







