Pembahasan pemekaran Kecamatan Percut Seituan kembali menjadi perdebatan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deliserdang.
Rapat yang berlangsung Kamis (10/9) menunjukkan belum tercapainya kesepakatan antarfraksi.
Ketua Bapemperda, Dr. Misnan Al Jawi SH MH, tidak hadir pada pertemuan tersebut.
Wakil Ketua Bapemperda Antony Napitupulu dari PDI-P memimpin jalannya rapat.
Hadir sebagai anggota Bapemperda antara lain Indra Silaban SH (PDI-P), Dr. H. Nusantara Tarigan (NasDem), Purna Barus MH (Golkar), H. Rakhmadsyah (PKB), Sehat Herianto Sembiring (Hanura), dan Ir. Darbani Dalimunthe (PBB).
Fraksi Partai Golkar memilih posisi berbeda terkait skema pemekaran tersebut.
Zul Amri ST, Ketua Fraksi Partai Golkar dan anggota Bapemperda, menyatakan partainya belum menganggap pemekaran kecamatan sebagai prioritas.
Menurut Zul Amri, pemekaran desa sebaiknya didahulukan karena dinilai lebih relevan dengan upaya percepatan pelayanan publik sesuai aturan Mendagri.
Dia mengingatkan adanya aturan teknis dari Menteri Dalam Negeri yang menekankan percepatan layanan publik sebagai substansi utama.
Dalam menjelaskan alasan Golkar, Zul Amri menyodorkan data kependudukan di beberapa desa di wilayah itu.
Data yang disebut antara lain: Desa Tembung 48.193 jiwa dengan 14.785 KK; Bandar Klippa 39.095 jiwa dengan 12.275 KK; dan Bandar Khalifah 42.513 jiwa dengan 12.972 KK.
Ia menyinggung ketentuan ideal yang menyebut satu desa sebaiknya memiliki maksimal 4.000 KK, sehingga pemekaran desa dianggap perlu.
Meski demikian, Fraksi Golkar tidak menolak gagasan pemekaran Kecamatan Percut Seituan secara keseluruhan.
Kata Zul Amri, dukungan terhadap pemekaran kecamatan tetap ada, tetapi pelaksanaan sebaiknya mengikuti pemekaran desa terlebih dahulu.
Pembahasan kini juga memasuki tahapan penentuan pembagian wilayah administratif baru.
Salah satu rencana menyebut kantor Camat Percut Seituan yang baru di Desa Saentis akan dialihfungsikan menjadi kantor Camat Percut Deli.
Sementara kantor Camat Percut Seituan dipertahankan di lokasi semula di Jl. Medan-Batang Kuis, Desa Bandar Khalifah.
Informasi lain menyebut alternatif lokasi kantor camat baru dapat dibangun di lahan PTPN 2 atau PTPN I Regional 1 yang berbatasan langsung dengan Desa Bandar Setia.
Pergeseran batas ini memicu reaksi dari Dr. Misnan Al Jawi, yang keberatan bila Desa Bandar Setia dimasukkan ke wilayah Kecamatan Percut Deli.
Misnan menegaskan, secara geografis dan administratif Bandar Setia semestinya tetap terintegrasi dengan Percut Seituan.
Ia juga mempertimbangkan akses warga dari Desa Medan Estate dan Desa Lau Dendang yang, menurutnya, jika diarahkan ke kantor Camat Percut Seituan akan melewati wilayah Bandar Setia.
Misnan memperingatkan bahwa pemaksaan masuknya Bandar Setia ke Percut Deli berpotensi membuat pelayanan publik menjadi lebih jauh dan kurang efektif bagi penduduk setempat.







