Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa Dewan menerima 9.205 pengaduan masyarakat sepanjang 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026.
Pernyataan itu disampaikan pada Rapat Paripurna Khusus peringatan HUT ke-81 DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/9/2026).
Puan memimpin rapat paripurna didampingi Wakil DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sari Yuliati.
Dalam pidatonya Puan membacakan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 dengan tema “DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif”.
Ia menegaskan fokus DPR diarahkan pada capaian yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Di bidang legislasi, DPR disebut terus mendorong transformasi proses pembuatan undang-undang agar lebih terencana, terbuka, partisipatif, dan responsif.
Evaluasi Prolegnas tercatat menghasilkan Perubahan Ketiga Prolegnas Prioritas Tahun 2026 sebanyak 69 Rancangan Undang Undang.
Sementara Perubahan Keempat Prolegnas 2025-2029 berisi 199 Rancangan Undang Undang.
Puan juga memaparkan penguatan keterlibatan publik melalui mekanisme rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, konsultasi publik, dan penyampaian masukan digital.
Ia menekankan pula langkah DPR dalam mengkonstitusionalisasikan produk hukum dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam perumusan dan pembahasan Rancangan Undang Undang.
Sepanjang Tahun Sidang 2025-2026, DPR RI menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
Pada tahun sidang berikutnya DPR akan melanjutkan pembahasan 14 Rancangan Undang-Undang yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I.
Ada 19 Rancangan Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR RI.
Empat Rancangan Undang-Undang berada dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi.
Terdapat 27 tujuh Rancangan Undang-Undang dalam tahap penyusunan di Alat Kelengkapan Dewan.
DPR juga menyiapkan 8 Ratifikasi Konvensi Internasional.
Mengenai pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, sepanjang tahun sidang tercatat 418 perkara yang disidangkan.
Dari jumlah itu, 3 perkara dikabulkan seluruhnya, 32 dikabulkan sebagian, dan 105 ditolak.
Selain itu 185 perkara dinyatakan tidak dapat diterima, 80 perkara ditarik kembali, 12 dinyatakan gugur, dan 1 perkara dinyatakan MK tidak berwenang memutuskan.
Puan menyatakan komitmen DPR untuk menghadirkan legislasi yang selaras dengan Undang Undang Dasar 1945 dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam fungsi anggaran, DPR menegaskan perlunya tata kelola APBN yang taat aturan dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Ia mengingatkan APBN sebagai wujud kehadiran negara untuk layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan upaya kesejahteraan.
Dalam fungsi pengawasan, DPR membentuk 42 Panitia Kerja Pengawasan, terdiri atas 27 Panja yang masih berjalan dan 15 Panja yang telah menyelesaikan tugasnya.
Tambahan struktur pengawasan meliputi 4 tim pengawas dan 1 satuan tugas yang dibentuk oleh Pimpinan DPR RI.
Untuk periode Tahun Sidang 2025-2026, DPR menyelenggarakan 1.377 rapat; 332 rapat fungsi legislasi, 309 rapat fungsi anggaran, dan 736 rapat fungsi pengawasan.
Puan menjelaskan penerimaan aspirasi masyarakat dilakukan secara tertulis, baik fisik maupun online melalui website DPR RI.
Rincian 9.205 pengaduan itu terdiri atas 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 melalui website, dan 139 melalui alat kelengkapan dewan (AKD).
Seluruh aspirasi tersebut dilanjutkan kepada AKD untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada Pemerintah.
Dalam ranah diplomasi parlemen, Puan menyebutkan peran DPR untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia.
BKSAP DPR mengikuti 9 forum antarparlemen global, 8 forum antarparlemen regional, dan 63 pertemuan diplomasi bilateral selama setahun.
Puan mengatakan DPR aktif mengadvokasi isu-isu seperti pembangunan perdamaian, kelaparan dan malanutrisi, ancaman narkotika, kemerdekaan Palestina, kesetaraan gender, tata kelola artificial intelligence (AI), dan perubahan iklim.
Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 akan disampaikan secara lengkap kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Puan menegaskan ukuran kinerja yang penting adalah sejauh mana kerja DPR menghadirkan manfaat nyata bagi kualitas hidup rakyat dan pembangunan nasional.
Ia mengakui masih ada ruang perbaikan dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen.
Puan menyatakan DPR tetap terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai kalangan sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Secara seremoni Puan menyerahkan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2025-2026 kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.
Laporan tersebut juga diserahkan kepada seluruh fraksi di DPR sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban lembaga.







