Komisi VII DPR RI mempercepat proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus kunjungan kerja kali ini adalah mengevaluasi daya saing kawasan industri di daerah dan kesiapan operasional PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).
Kunjungan Kerja Spesifik berlangsung di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (20/7/2026).
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel J.D. Wattimena menekankan bahwa kawasan industri harus memiliki competitive advantage yang kuat untuk menarik investor baik nasional maupun global.
Samuel, yang berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah I—yang meliputi Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, dan Kota Semarang—mempertanyakan posisi strategis KIW dibandingkan dengan kawasan industri besar lain seperti di Batam.
Ia meminta manajemen KIW menyajikan identifikasi rinci mengenai faktor-faktor penentu yang membuat kawasan mampu bertahan dan unggul dalam persaingan industri nasional.
Dalam menanggapi pertanyaan mengenai hambatan pasokan energi, air bersih, dan infrastruktur logistik, manajemen PT KIW memberikan jawaban secara tertulis kepada Komisi VII DPR RI.
Dalam dokumen resmi tersebut, manajemen PT KIW berharap RUU Kawasan Industri memberikan kepastian hukum melalui payung hukum yang memprioritaskan kawasan industri berstandar nasional.
Manajemen KIW mengusulkan agar regulasi baru memuat beberapa poin krusial, antara lain:
Prioritas Pasokan Energi: Jaminan ketersediaan listrik, gas, dan air baku.
Aksesibilitas Logistik: Prioritas pembangunan jalan, pelabuhan, hingga jaringan rel kereta api.
Insentif & Kepastian Fasilitas: Kemudahan dan insentif khusus bagi kawasan industri yang telah melengkapi perizinan serta sedang berkembang.
Pertemuan ini dihadiri oleh Plt. Direktur Utama PT KIW Sugeng Riyanto, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian.
Komisi VII menyatakan semua masukan, data, dan aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.
Diharapkan undang-undang tersebut menyediakan payung hukum tunggal yang mendukung ekosistem industri nasional secara berkelanjutan.







