Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 23/7/2026, mengabulkan sebagian dari gugatan yang menuntut perlindungan atas kuota internet yang dinyatakan hangus.
Permohonan diajukan oleh pengemudi ojek daring Didi Supandi dan pelaku usaha kuliner daring Wahyu Triana Sari.
Dalam putusannya, MK menyatakan sisa kuota internet dapat dimanfaatkan melalui opsi layanan yang disediakan oleh operator sesuai dengan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo, menyatakan, “Mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.”
MK juga menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka (2) UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945.
Ketentuan tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat oleh Mahkamah.
Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa ketentuan itu belum memberikan jaminan hak kepemilikan pengguna atas kuota internet yang tersisa.
Adies menilai dalil para pemohon beralasan menurut hukum, sehingga pemaknaan MK tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dimohonkan para pemohon namun memerlukan koreksi norma.
Mahkamah menekankan kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk meningkatkan keterbukaan dan mempermudah akses informasi bagi pengguna secara sederhana dan mudah dipahami.
Penyelenggara telekomunikasi diwajibkan menyediakan kanal yang memudahkan pengguna memantau sisa kuota layanan yang dipilih, menurut putusan MK.
Sebagai rujukan, berikut bunyi Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja sebagaimana disebut dalam amar putusan:
(1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2) Pemerintah Pusat dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat.







