Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa masih terdapat banyak perusahaan pertambangan di wilayahnya yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.
Kondisi ini terungkap dalam rapat koordinasi yang digelar bersamaan dengan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI di Palangka Raya.
Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, mengungkapkan bahwa beberapa direksi perusahaan tidak siap memaparkan laporan operasional saat pertemuan berlangsung.
Selain itu, Komisi XII menemukan adanya tunggakan kewajiban lingkungan yang belum diselesaikan oleh sebagian korporasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah, Joni Harta, menyatakan temuan tersebut sebagai catatan serius bagi pemerintah daerah.
Joni meminta para direktur perusahaan untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar dapat dilakukan peninjauan lapangan bersama.
Ia menegaskan bahwa DLH Kalteng aktif melakukan pengawasan dan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga melanggar aturan lingkungan.
Namun Joni mengingatkan bahwa proses penegakan hukum di bidang lingkungan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti materiil yang sahih.
Ia juga memperingatkan seluruh investor dan perusahaan yang beroperasi di Bumi Tambun Bungai agar berkomitmen menjaga kelestarian ekosistem lokal.
Rapat tersebut digelar di Ballroom Swiss-Belhotel Danum, Palangka Raya.
Hadir dalam pertemuan itu antara lain Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup, serta perwakilan dari enam perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Kalimantan Tengah.







