Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi pemungutan dana di lingkungan Kantor Imigrasi Bali yang diduga kemudian disetor ke tingkat pusat.
Temuan itu muncul dalam penyidikan yang mengarah pada dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA.
Direktur Penyidikan KPK, Taufik Hidayat, membenarkan adanya indikasi aliran setoran tersebut setelah tim melakukan serangkaian penggeledahan di Bali.
KPK belum mengungkap besaran dana maupun nama pihak penerima aliran itu karena bukti masih dianalisis oleh penyidik.
Penyidik melakukan penggeledahan pada 17 hingga 19 Juni 2026 di tiga lokasi, yaitu Kantor PT Visa Empat Bali, CV Visa Agung Bali Teratai Promanende, dan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar.
Dalam keterangannya pada Sabtu 20 Juni 2026, Budi mengatakan barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk memperkuat pembuktian perkara.
Penyidik menyatakan upaya analisis bertujuan mengungkap unsur tindak pidana sesuai Pasal 12e maupun Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini.
1. Silmy Karim, Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024;
2. Saffar Muhammad Godam, Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025;
3. Jaya Saputra, Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat;
4. Tessar Bayu Setyaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal;
5. Bagus Bramantyo, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal;
6. Ronald Arman Abdullah, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat;
7. Juniadi Sri Priambudi, Ketua Tim Alih Status ITAS;
8. Gusti Benardiansyah, staf Subdirektorat Izin Tinggal.
Selain penetapan tersangka, KPK menyita berbagai aset dengan nilai sekitar Rp17,5 miliar.
Barang bukti yang disita antara lain tujuh mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing.
Para tersangka kemudian ditahan untuk masa 20 hari pertama sejak 4 hingga 23 Juni 2026, menurut keterangan Setyo.
Kedelapan tersangka dijerat Pasal 12 huruf e tentang pemerasan dan/atau Pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.







