Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penganggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap skema pelaksanaan program.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan bahwa efektivitas MBG lebih tinggi jika sasaran diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan daripada diterapkan secara universal.
Ia menegaskan bahwa tujuan pokok program adalah perbaikan status gizi dan penurunan angka stunting pada anak-anak Indonesia.
Charles, anggota Fraksi PDI Perjuangan, berpendapat bahwa distribusi makanan gratis secara merata kepada seluruh anak tidak selaras dengan tujuan tersebut.
Menurutnya, penerima manfaat sebaiknya difokuskan pada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta anak-anak yang berisiko tinggi mengalami stunting.
Dengan penyasaran yang lebih selektif, Charles memperkirakan jumlah penerima dapat dikurangi dari 82 juta menjadi 26 juta orang.
Pengurangan target itu otomatis menurunkan kebutuhan pendanaan yang tadinya diperkirakan mencapai Rp200 triliun hingga Rp300 triliun.
Estimasi baru menempatkan kebutuhan anggaran pada kisaran sekitar Rp67 triliun.
Langkah rasionalisasi dianggap penting untuk menjaga kesehatan fiskal negara.
Sisa alokasi anggaran yang terbebas bisa dialihkan untuk prioritas pembangunan lain dan mengurangi tekanan pada klaster anggaran pendidikan.
Pernyataan Charles dikutip Parlementaria pada Senin (3/8).







