Perlindungan bagi tenaga kerja harus dimulai sejak hari pertama bekerja, ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh.
Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas perbincangan publik terkait RUU Ketenagakerjaan pada Kamis, 30 Juli 2026, di Jakarta.
Menurut Nihayatul — yang akrab disapa Ninik — revisi undang-undang perlu memberikan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.
Revisi harus mampu menjamin perlindungan dan kesejahteraan buruh sekaligus memberi kepastian serta stabilitas bagi pengusaha, tambahnya.
Pengalaman praktis mendorong sikap tersebut.
Ia mencontohkan kasus kecelakaan kerja yang menimpa seorang pekerja dalam masa probation; karena tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sejak awal, korban menerima santunan sebesar Rp200 juta.
Kasus itu menjadi alasan kuat baginya agar perlindungan bagi pekerja probation memiliki landasan hukum yang lebih tegas.
Nihayatul menyebut ketentuan terkait telah disepakati lintas fraksi dan dimasukkan ke dalam revisi RUU agar praktik eksploitasi pekerja bisa diminimalkan.
Fraksi PKB juga menyiapkan agenda reformasi ketenagakerjaan yang lebih luas.
Kapoksi Fraksi PKB Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyampaikan partainya merumuskan 16 isu strategis sebagai fokus pembahasan.
Isu tersebut mencakup pembatasan praktik outsourcing, sistem pengupahan yang lebih berkeadilan, serta menjadikan PHK sebagai langkah terakhir.
Selain itu, agenda meliputi perlindungan pekerja ekonomi digital atau gig economy, penguatan hak pesangon, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Zainul menegaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus terbuka dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Organisasi buruh, kalangan pengusaha, serta berbagai elemen masyarakat diharapkan menyampaikan masukan langsung kepada DPR dalam proses ini.
Baru-baru ini Fraksi PKB menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta sebagai bagian dari penyerapan aspirasi menjelang pembahasan intensif RUU Ketenagakerjaan bersama pemerintah.
Fraksi PKB menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan hak-hak pekerja melalui pembahasan RUU, termasuk mengupayakan kewajiban kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja yang masih dalam masa percobaan.







