DPR RI meminta pemerintah menerapkan sistem mitigasi dini untuk mencegah meluasnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor industri.
Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, dalam keterangan tertulis pada Rabu (29/7).
Menurut Edy, sistem tersebut perlu mampu mendeteksi potensi PHK sejak tahap awal agar intervensi pemerintah dapat dilakukan lebih cepat.
Tujuannya adalah memberi ruang bagi pemerintah untuk memfasilitasi solusi sebelum perusahaan mengambil keputusan PHK secara final.
Edy menegaskan bahwa penerapan mekanisme mitigasi dini sejalan dengan amanat Pasal 151 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Pasal tersebut mengatur bahwa PHK harus menjadi langkah terakhir (last resort) dan diupayakan dihindari melalui perundingan.
Setiap rencana PHK, kata Edy, wajib didahului oleh surat pemberitahuan resmi dan perundingan bipartit bersama serikat pekerja.
Apabila pekerja tidak tergabung dalam serikat, perundingan harus dilakukan secara langsung antara perusahaan dan pekerja.
Informasi awal dari proses tersebut menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengadvokasi dialog, memberikan insentif usaha, serta menyiapkan dukungan kebijakan yang diperlukan.
Edy menekankan efektivitas sistem sangat bergantung pada keterbukaan pihak perusahaan mengenai kondisi keuangan dan operasionalnya.
Perusahaan yang tidak transparan, ujarnya, tidak akan mendapatkan bantuan, dan pemerintah memiliki kewenangan menolak pengajuan PHK disertai sanksi berupa teguran.
Selain mencegah PHK massal, data yang dihimpun melalui sistem mitigasi dini dapat dikompilasi menjadi basis data nasional tenaga kerja.
Basis data itu selanjutnya diharapkan menjadi rujukan dalam merancang program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang relevan dengan kebutuhan pasar.
Edy menyatakan pemerintah sejatinya telah memiliki peta industri yang memuat sektor yang sedang tumbuh serta jenis pekerjaan masa depan (future jobs).
Berdasarkan peta tersebut, program pelatihan bagi pekerja terdampak dapat dirancang agar sesuai dengan kebutuhan industri kini dan yang akan datang.
Komisi IX DPR berharap penerapan sistem mitigasi dini dapat menjamin perlindungan pekerja sekaligus menjaga kepastian iklim investasi dan stabilitas hubungan industrial di Indonesia.







