Komisi X DPR RI meminta pemerintah menyiapkan perencanaan fiskal yang matang agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menurunkan mutu layanan pendidikan maupun mengganggu kelangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan bahwa pemenuhan gizi peserta didik dan peningkatan kualitas pendidikan merupakan dua aspek yang saling terkait dalam pembangunan sumber daya manusia.
Kurniasih menyampaikan pernyataan tersebut pada Minggu, 2 Agustus 2026.
Ia mengingatkan agar tidak muncul pemahaman seolah-olah harus memilih antara investasi pendidikan atau program gizi.
Menurutnya, pendidikan bermutu memerlukan peserta didik yang sehat dan bergizi, sementara program gizi yang efektif harus berjalan selaras dengan upaya peningkatan mutu pembelajaran.
Komisi X juga berencana mengawal pembahasan APBN pada tahun-tahun mendatang untuk memastikan amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan tetap terpenuhi.
Pengawalan ini sekaligus ditujukan untuk menjamin pendanaan Program MBG berlangsung secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
Kurniasih menekankan perlunya peta jalan implementasi untuk mengatur transisi menuju skema pendanaan baru tanpa mengganggu layanan kepada masyarakat.
Kepastian kebijakan, menurutnya, penting agar dunia pendidikan dan pelaksanaan MBG memiliki landasan yang jelas selama masa transisi.
Ia berharap kebijakan di bidang pendidikan dan pemenuhan gizi dapat berjalan bersamaan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Harapan itu mencakup kemajuan pendidikan, kesejahteraan guru, peningkatan kualitas pembelajaran, serta tetap terjaminnya akses anak-anak Indonesia terhadap makanan bergizi sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pendanaan Program Makan Bergizi Gratis akan dipisahkan dari alokasi wajib anggaran pendidikan paling lambat mulai APBN Tahun Anggaran 2028.







