Hj. Ida Nurlaela Wiradinata dari Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya pembaruan segera pada basis data penerima bantuan sosial agar penyaluran menjadi tepat sasaran.
Ia menyatakan bahwa sumber data saat ini, termasuk yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS), masih menimbulkan kendala karena tingkat akurasi yang belum memadai.
Ida mencontohkan adanya kasus data yang tidak konsisten, seperti tercatatnya warga yang telah meninggal atau orang yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Dia juga mengingatkan bahwa kondisi tersebut berakibat pada terabaikannya kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Menurut Ida, peningkatan akurasi data merupakan syarat mutlak agar setiap program bantuan pemerintah tepat mengenai sasaran.
Dia menyambut rencana pemerintah menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya penyatuan data untuk memperbaiki mekanisme pendataan bansos.
Dalam proses penerapan DTSEN, pemerintah bermitra dengan PT PLN (Persero) untuk melakukan validasi dan pencocokan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta data Kartu Keluarga (KK).
Melalui sistem ini, warga diharapkan dapat dikelompokkan menurut skala desil, dimulai dari desil 1 yang mewakili kelompok masyarakat paling tidak mampu hingga desil berikutnya.
Ida berharap integrasi data tersebut dapat mengurangi pergeseran kategori yang tidak tepat dan mencegah penyimpangan dalam penyaluran bantuan sosial.
Dengan data yang lebih valid dan terintegrasi, ia melihat peluang meningkatnya efektivitas, transparansi, dan jangkauan program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pernyataan tersebut dikutip Minggu (2/8/2026).







