Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan Rapat Paripurna Ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026.
Pimpinan rapat memastikan kehadiran anggota dari seluruh fraksi sebelum membahas agenda, menyatakan kuorum telah terpenuhi.
Pada pembukaan tercatat 293 dari 579 anggota DPR menandatangani daftar hadir.
Sesi paripurna memuat empat agenda strategis yang berkaitan dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan tugas konstitusional DPR.
Agenda pertama adalah penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025 oleh BPK RI sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan keuangan negara.
Agenda kedua berisi laporan Komisi I mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Informasi Pusat 2026-2030 dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan oleh sidang.
Agenda ketiga membahas pandangan fraksi terhadap 15 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten dan Kota usul Komisi II DPR RI, yang kemudian diputuskan untuk diusulkan sebagai inisiatif DPR RI.
Agenda terakhir meninjau permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia dan diakhiri dengan pengambilan keputusan oleh pleno.
Puan menegaskan bahwa seluruh keputusan yang dihasilkan dalam paripurna akan menjadi dasar langkah selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.







