Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengajukan delapan catatan penting terkait Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber.
Rizal menegaskan bahwa regulasi baru itu wajib berfungsi sebagai jangkar kedaulatan digital Indonesia.
Ia mengingatkan bahwa intensitas serangan siber saat ini tidak bisa dianggap ringan karena mampu melumpuhkan aspek ekonomi rakyat dan merusak layanan publik.
Dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, 30 Juni 2026, Rizal juga menyoroti penyalahgunaan situs pemerintah dan institusi pendidikan yang terlantar untuk promosi judi online.
Sebagai jubir Fraksi PKB, Rizal menyatakan perlunya aturan yang memperjelas pembagian peran antar-lembaga.
Catatan pertamanya menuntut pembagian tugas yang presisi berbasis prinsip ‘distributed shared responsibility’ untuk mencegah tumpang tindih kewenangan saat menangani insiden siber.
Catatan kedua memperingatkan agar status kondisi darurat siber sipil tidak dimanfaatkan untuk memperluas kekuasaan negara secara sewenang-wenang.
Pada catatan ketiga, Rizal meminta agar penetapan infrastruktur informasi kritikal—termasuk platform e-commerce, hyperscale cloud, hingga startup fintech—dilakukan secara transparan dan memberi ruang sanggah yang adil bagi penyelenggara.
Rizal menekankan bahwa kejahatan siber bersifat lintas batas; oleh karena itu undang-undang harus merinci mekanisme investigasi digital internasional dan prosedur ekstradisi pelaku asing sebagai catatan keempat.
Ia mengingatkan pula bahwa transformasi digital membawa kemajuan, namun tidak boleh membuat aparat penegak hukum sulit mengejar aktor utama kejahatan siber.
Pada catatan keenam dan ketujuh, Rizal meminta penguatan tata kelola Kecerdasan Artifisial (AI) dengan menegakkan kejelasan tanggung jawab hukum, transparansi logika algoritma, serta audit forensik untuk melindungi data anak-anak.
Rizal menuntut agar RUU ini menghadirkan kepastian hukum yang kokoh, adil, inklusif, dan menjunjung tinggi perlindungan hak-hak sipil masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum Omar Sharif Hiariej menyampaikan bahwa Presiden telah menugaskan sejumlah menteri terkait pembahasan RUU keamanan dan ketahanan siber.
Omar menilai ruang siber dan ekosistem digital terus berkembang sehingga berpengaruh signifikan terhadap stabilitas nasional, keamanan sosial, reputasi negara, dan pelayanan publik.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia, sehingga regulasi yang responsif menjadi penting.







