Harris Turino Kurniawan, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, menyatakan kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya instrumen hukum.
Menurutnya, akar masalah lebih berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Strategi Kebijakan Publik dalam Mencegah Kebocoran Fiskal Negara” yang digelar di Gedung DPR RI, dikutip Selasa (21/7).
Harris menilai perangkat aturan untuk mencegah kebocoran anggaran sejatinya sudah cukup lengkap.
Ia menyarankan agar fokus dialihkan dari penyusunan regulasi baru ke penguatan pelaksanaan aturan yang ada melalui penegakan hukum yang konsisten dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Temuan rapat Komisi XI bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi bukti dari kelemahan pengawasan tersebut.
BPKP mencatat terdapat lebih dari 1.100 hasil audit yang terindikasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.
Harris menegaskan peran BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah perlu direformasi agar tidak berfungsi sebagai “pemadam kebakaran” yang melakukan audit setelah kerugian negara terjadi.
Dia mengusulkan penguatan mekanisme review dan monitoring sejak tahap awal pelaksanaan program agar potensi penyimpangan dapat terdeteksi dan dicegah lebih dini.
Selain masalah pengawasan belanja, Harris juga menyoroti besarnya potensi penerimaan negara yang hilang akibat aktivitas ekonomi bawah tanah.
Salah satu indikator yang disebutnya adalah peredaran rokok ilegal yang diperkirakan mencapai 11 hingga 14 persen dari total peredaran rokok nasional.
Penindakan tegas terhadap rokok ilegal, menurut Harris, tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor cukai tetapi juga memberi perlindungan dan memperluas lapangan kerja bagi industri rokok legal.







