Pemerintah meluncurkan empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati untuk memperkuat landasan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi hijau.
Dokumen ini dimaksudkan untuk memetakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia secara lebih menyeluruh sebagai dasar kebijakan berbasis bukti ilmiah.
Penyusunan dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Lingkungan Hidup, serta sejumlah mitra lain.
Keempat dokumen mencakup wilayah Bali–Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua dan merupakan bagian dari implementasi Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.
Menurut Kementerian PPN/Bappenas, ketersediaan data yang akurat menjadi syarat agar pembangunan tidak mengorbankan kekayaan hayati nasional.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Nizhar Marizi, menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan resminya pada Selasa 21 Juli 2026.
Nizhar menegaskan pengelolaan keanekaragaman hayati masuk prioritas dalam RPJMN 2025–2029 melalui Asta Cita 2 Ekonomi Hijau.
Ia menyatakan IBSAP 2025–2045 disiapkan untuk menjadi kompas yang menjaga sekaligus memandu pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.
Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup, Inge Retnowati, menyebut keanekaragaman hayati sebagai modal strategis pembangunan nasional.
Inge menekankan nilai ekonomi, sosial, dan ekologi dari kekayaan hayati sehingga pengelolaannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan.
Data yang disajikan dalam dokumen menunjukkan Pulau Jawa memiliki lebih dari 12.800 jenis flora dengan 601 spesies endemik.
Bali–Nusa Tenggara tercatat memiliki 3.459 jenis flora dengan tingkat endemisitas mencapai 55 persen.
Maluku dilaporkan memiliki 4.383 jenis flora, sedangkan Papua menyimpan sekitar 8.000 jenis flora dengan endemisitas mencapai 58 persen.
Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, Andes Hamuraby Rozak, memperkirakan Indonesia memiliki lebih dari 1,5 juta spesies.
Andes menambahkan lebih dari 30 persen spesies tersebut bersifat endemik dan masih banyak spesies yang belum teridentifikasi sehingga riset lanjutan diperlukan.
Karin Allgoewer, Komisi Manajer Climate and Biodiversity Hub GIZ Indonesia dan ASEAN, menggarisbawahi pentingnya data ilmiah sebagai pijakan strategi pelestarian.
Menurut Karin, penyusunan IBSAP 2025–2045 harus berlandaskan informasi akurat agar jelas mana kekayaan hayati yang dimiliki, mana yang berisiko hilang, dan lokasi prioritas perlindungan.
Pemerintah berharap empat Dokumen Status Keanekaragaman Hayati ini menjadi rujukan dalam merancang kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Dokumen tersebut juga diharapkan mendukung target Indonesia Emas 2045 melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab.







