Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional dan catatan keselamatan PT Atosim Lampung Pelayaran (ALP) setelah terjadinya kebakaran besar pada sebuah kapal penumpang perusahaan itu.
Insiden menimpa KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Pulau Sapudi, Sumenep, Madura pada Minggu (2/8) dan memicu proses evakuasi besar-besaran.
Kapal tersebut mengangkut ratusan penumpang serta muatan kendaraan dalam rute Surabaya–Makassar saat kebakaran terjadi.
Sofwan menyampaikan belasungkawa atas korban jiwa dan menekankan perlunya dukungan penuh untuk pemulangan jenazah serta proses pemakaman.
Ia juga menegaskan agar korban luka dan penderita trauma memperoleh penanganan medis terbaik tanpa terkendala persoalan administrasi.
Politikus tersebut meminta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan investigasi mendalam dan mengeluarkan rekomendasi tegas terkait penyebab kebakaran.
Sofwan menyoroti frekuensi tinggi insiden yang melibatkan armada PT ALP dalam beberapa tahun terakhir sebagai alasan perlunya audit total terhadap perusahaan.
Agustus 2026: KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep, Madura (rute Surabaya–Makassar).
September 2023: KMP Mutiara Berkah I terbakar di Dermaga Indah Kiat, Merak, Cilegon saat bersiap menuju Lampung.
November 2022: KM Mutiara Timur 1 terbakar hingga tenggelam di perairan Karangasem, Bali (rute Lombok–Banyuwangi).
Oktober 2021: KMP Permata Lestari II kandas di Selat Alas, Lombok Timur, dan merusak ekosistem terumbu karang di kawasan wisata Gili Lampu.
Mei 2017: KM Mutiara Sentosa 1 terbakar hebat di perairan Masalembu (rute Surabaya–Balikpapan) dan menelan korban jiwa.
Pada 2018, terjadi mogok kerja Anak Buah Kapal (ABK) KMP Mutiara Alas III akibat penundaan gaji yang berujung pada berlayarnya kapal tanpa memenuhi batas minimum kualifikasi perwira (safe manning).
Sofwan mendesak Menteri Perhubungan bersama Inspektorat Jenderal untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Kantor Syahbandar setempat.
Audit diminta mencakup proses penerbitan izin layar (Port Clearance) dan mekanisme pengawasan keselamatan pelayaran yang dijalankan otoritas terkait.
Legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu mempertanyakan mengapa operator yang sama terus mengalami kecelakaan serius dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.
Ia menegaskan bahwa pengawasan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas demi perlindungan masyarakat pengguna jasa angkutan laut.







