Pengaturan ambang batas kandungan logam tanah jarang (LTJ) pada produk pertambangan yang diekspor dipercepat oleh pemerintah.
Langkah ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus menyelaraskan standar pengawasan ekspor mineral kritis.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.
Proses pembahasan berlangsung melalui rapat koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Agenda rapat meliputi penetapan definisi mineral ikutan, batas kadar untuk masing-masing unsur, serta penentuan metode pengujian laboratorium.
Verifikasi terhadap aturan Naturally Occurring Radioactive Material (NORM) juga termasuk dalam bahasan yang akan ditetapkan mekanismenya.
Pembahasan turut memfokuskan pada penyusunan pedoman penerbitan laporan surveyor.
Sebanyak 47 peserta dari kementerian, lembaga, akademisi, asosiasi, dan badan usaha diundang untuk berpartisipasi dalam pembahasan tersebut.
Pemerintah juga menyiapkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung untuk memperkuat kepastian hukum selama proses penyempurnaan regulasi berlangsung.
Dudung menekankan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas.
Ia menambahkan bahwa pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan tidak boleh dirugikan akibat perbedaan interpretasi.
Dalam jangka panjang, pemerintah berencana memperkuat eksplorasi, riset, serta pengembangan teknologi pemisahan logam tanah jarang.
Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral sekaligus membangun rantai industri logam tanah jarang di dalam negeri.







