Pembahasan RUU Perampasan Aset terus berlangsung di DPR melalui Komisi III DPR RI.
Pernyataan itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2026.
RUU tersebut tercatat dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026.
DPR menegaskan komitmen mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan memperkuat instrumen hukum yang diperlukan.
Proses pembahasan berlangsung secara hati-hati dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Saan mengajak masyarakat memberikan masukan sebanyak-banyaknya agar rancangan undang-undang ini lebih matang.
Pihak DPR menargetkan penyelesaian RUU Perampasan Aset dalam tahun berjalan karena statusnya sebagai prioritas 2026.
DPR berharap regulasi ini memperkuat pemulihan aset hasil tindak pidana dan menjadi instrumen efektif dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pembahasan dilanjutkan melalui rapat dengar pendapat umum dan konsultasi publik untuk memastikan landasan hukum kuat serta mendapat dukungan luas.







