Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami dugaan aliran dana kepada pendakwah Miftah Maulana Habiburrohman alias Gus Miftah terkait perkara korupsi proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan keterangan yang muncul di persidangan menjadi bahan penting dalam proses pembuktian.
Menurut Budi, pernyataan yang terungkap di persidangan akan dianalisis lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum dan penyidik untuk menentukan langkah proses penanganan perkara.
Ia menegaskan penyidik akan menelaah seluruh fakta persidangan untuk mengetahui apakah ada dasar bagi pengembangan penyidikan.
Selain aspek pembuktian, KPK juga akan menyelidiki unsur perbuatan melawan hukum, termasuk motif, inisiatif, dan tujuan pemberian uang yang disebutkan dalam persidangan.
Budi menyebut setiap fakta persidangan akan dianalisis oleh JPU dan menjadi bahan pengayaan bagi penyidik untuk mempertimbangkan kemungkinan pengembangan perkara.
Mengenai kemungkinan penyitaan, Budi mengatakan tindakan tersebut bergantung pada hasil pembuktian di persidangan.
Apabila terbukti uang yang disebutkan berkaitan dengan tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan.
Dalam sidang lanjutan perkara DJKA muncul keterangan adanya dugaan pemberian sejumlah Rp100 juta kepada Gus Miftah.
Fakta itu terungkap ketika proses pembacaan dan konfirmasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berlangsung pada sidang terdakwa Sudewo di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin, 13 Juli 2026.
Jaksa KPK, Greafik Loserte, memanggil saksi Dheky Martin, mantan PPK proyek JGSS Fase 1 yang sudah berstatus terpidana dalam perkara tersebut.
Dalam pemeriksaan, Greafik mengonfirmasi daftar penerima uang dari proyek JGSS Fase 1 yang tercantum dalam BAP, termasuk nama Gus Miftah.
Untuk memperjelas identitas, jaksa menanyakan konfirmasi tentang sosok yang dimaksud, yang sempat menimbulkan klarifikasi singkat di persidangan.
Klarifikasi identitas menurut jaksa diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik dan media.
Kasus dugaan korupsi proyek DJKA merupakan perkara besar yang terus dikembangkan KPK sejak operasi tangkap tangan (OTT) pada 2023.
Dari hasil OTT tersebut, awalnya KPK menetapkan 10 tersangka yang berasal dari unsur pejabat Kemenhub dan pihak swasta.
Seiring berjalannya penyidikan, jumlah tersangka dalam perkara ini bertambah menjadi sekitar 21 orang yang berasal dari berbagai unsur.
Salah satu tersangka baru yang disebut dalam pengembangan perkara adalah Sudewo ketika masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.
Perkembangan keterangan di persidangan kini menjadi fokus KPK dalam menentukan langkah penyidikan berikutnya.







