Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengirimkan surat resmi kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta keterbukaan data terkait dugaan keterlibatan kader partai dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Surat tersebut berperihal “Permohonan Data dan Informasi Terkait Program MBG” dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2026 oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto serta Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun.
Permintaan data ini dilatarbelakangi oleh instruksi partai tertanggal 24 Februari 2026 yang melarang kader di sektor eksekutif, legislatif, maupun struktural mengambil keuntungan finansial dari program MBG.
Langkah DPP juga dipicu oleh adanya proses hukum yang sedang berjalan dan isu dugaan korupsi yang menyeret beberapa pejabat terkait program tersebut.
Partai menyatakan perlunya proses klarifikasi dan verifikasi internal untuk memastikan tidak ada keterkaitan kader yang melanggar ketentuan organisasi.
1. Identitas terkait diminta meliputi nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi, atau pihak lain yang terlibat dalam MBG dan memiliki afiliasi dengan kader partai.
2. Bentuk keterlibatan diminta dalam bentuk rincian mengenai sejauh mana dan dalam kapasitas apa pihak-pihak tersebut berperan dalam pelaksanaan MBG.
3. Data pendukung dimohonkan berupa dokumen atau informasi relevan lain yang dapat digunakan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.
DPP menegaskan bahwa data yang diminta akan digunakan semata-mata untuk kepentingan internal partai dalam rangka penegakan etika dan disiplin organisasi.
Pemanfaatan informasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanpa disalahgunakan untuk kepentingan di luar urusan internal partai.







