Pemerintah menjadwalkan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai infrastruktur utama perdagangan karbon nasional yang terintegrasi dengan mekanisme internasional.
Melalui SRUK, transaksi offset karbon untuk sektor kehutanan akan segera dimulai sebagai tahap pembukaan pasar.
Pemerintah memperkirakan ketersediaan awal sekitar 31,72 juta ton setara karbon dioksida untuk diperdagangkan.
Nilai perdagangan pada tahap awal tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.
Beberapa pembeli internasional telah menyatakan minat terhadap proyek karbon di Indonesia, menurut laporan resmi.
Keputusan peluncuran SRUK ditetapkan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan selaku Ketua Komite Pengarah NEK.
Dalam rakortas itu diputuskan pula percepatan penyusunan regulasi pendukung agar pasar karbon nasional dapat beroperasi lebih cepat dan aman.
Implementasi awal difokuskan pada sektor kehutanan, sebelum diperluas ke sektor lain setelah aturan teknis selesai disusun.
Sektor energi, limbah, dan kelautan direncanakan masuk berikutnya, dengan target seluruh sektor dapat berpartisipasi setelah regulasinya rampung.
SRUK dikembangkan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Otoritas Jasa Keuangan dan diselaraskan dengan standar Climate Data Steering Committee.
Penyelarasan tersebut bertujuan agar registri karbon nasional dapat terhubung dengan sistem internasional namun tetap menjaga kepentingan nasional dalam pengelolaan unit karbon.
Sistem ini merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon dan difungsikan sebagai platform nasional untuk mencatat seluruh unit karbon Indonesia.
Melalui pencatatan ini pemerintah menegaskan komitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas data, sekaligus mencegah penghitungan ganda atau double counting dalam mekanisme perdagangan karbon.
Pemerintah menegaskan bahwa tata kelola perdagangan karbon harus kuat, dengan kepastian hukum dan iklim usaha yang jelas bagi seluruh proyek.
Penetapan sektor kehutanan sebagai sektor pembuka perdagangan offset didukung oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi menilai langkah ini memberi peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama di pasar karbon global, namun menekankan perlunya percepatan implementasi kebijakan yang sudah disiapkan.
Menurutnya, pasar karbon berpotensi menarik investasi hijau, membuka lapangan kerja, dan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
Menjelang COP31, pemerintah diharapkan menunjukkan bukti nyata pelaksanaan kebijakan; keberadaan SRUK dan penguatan tata kelola disebut sebagai modal penting untuk hal tersebut.
Secara keseluruhan, pemerintah optimistis peluncuran SRUK akan mempercepat upaya penurunan emisi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah karbon.







