Jenggala.id – Sidang etik Polri menjatuhkan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada mantan Kapolres Bukittinggi, yaitu Ajun Komisaris Besar (AKBP) Polisi Doddy Prawiranegara.
Doddy terjerat dalam jaringan kasus narkoba yang dikaitkan dengan mantan Kapolda Sumatera Barat, yaitu Irjen Teddy Minahasa. Narkoba jenis sabu yang merupakan barang bukti dalam kasus ini.
“Keputusan dari sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menyatakan bahwa perilaku melanggar etika dianggap sebagai tindakan yang mencoreng nama baik, dan sebagai hukuman administratif, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” ungkap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Jumat, 11 Agustus 2023.
Baca juga : Ini Poin Penting Pidato Megawati Soekarnoputri Pada HUT PDI
Ramadhan mengklarifikasi bahwa Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) telah mengadakan sidang penentuan hukuman terhadap Doddy pada Kamis, 10 Agustus 2023, dari jam 13.00 hingga 19.00 WIB di gedung Trans-National Crime Center Mabes Polri. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri, Irjen Tornagogo Sihombing.
Sementara itu, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri, yaitu Brigadir Jenderal Agus Wijayanto, bertindak sebagai Wakil Ketua KKEP.
Para anggota komisi sidang meliputi Sekretaris Biro Penanggungjawab Profesi Propam Polri, yaitu Komisaris Besar Sakeus Ginting, Kabagsumda Rorenmin Bareskrim Polri, yaitu Kombes Hengky Widjaja, dan Kabagbinetika Rowabprof Divpropam Polri, yaitu Kombes Rudy Mulyanto.
Baca juga : MAKI Desan Dewas KPK Proses Dugaan Pelanggaran Etik
Ramadhan menyatakan bahwa majelis Sidang KKEP telah memeriksa lima orang saksi sebelumnya. Dua saksi diantaranya hadir secara virtual melalui platform Zoom.
Kelima saksi tersebut meliputi mantan Kapolsek Kalibaru, yaitu Kompol Kasranto, Syamsul Ma’arif, Linda Pujiastuti yang juga dikenal sebagai Anita, Kompols SHS, dan Ajun Komisaris Polisi AA.
KKEP menilai bahwa Doddy Prawiranegara telah melanggar Pasal 13 ayat 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 mengenai Pemberhentian Anggota Polri berhubungan dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b dan/atau Pasal 5 ayat 1 huruf c dan/atau Pasal 8 huruf c angka 1 dan/atau Pasal 10 ayat 1 huruf f dan/atau Pasal 10 ayat 2 huruf h dan/atau Pasal 11 ayat 1 huruf a. Selain itu, juga Pasal 13 huruf e Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Baca juga : Pemerintah Kota Bandung Siapkan Mudik Gratis Bagi Warga Bandung
“Dalam respons terhadap putusan ini, pelanggar telah menyatakan keberatan,” kata Ramadhan.
Sehubungan dengan kasus pidana, Doddy Prawiranegara sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pun telah menolak banding yang diajukan oleh Doddy.
“Setelah mempertimbangkan, menerima permohonan banding, dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,” kata Hakim Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Muhammad Alimi, pada Kamis, 6 Juli 2023.
Baca juga : KPK Tetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Sebagai Tersangka
Doddy dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam kaitannya dengan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dalam jalannya persidangan, Doddy mengakui bahwa dia diperintahkan oleh Teddy Minahasa untuk menukar sabu hasil pengungkapan kasus di wilayahnya dengan tawas.
Meski awalnya menolak perintah tersebut, Doddy akhirnya menyerah dengan alasan loyalitas, menganggap Teddy sebagai sosok yang memiliki dendam.
Baca juga : POLRI Ancam KPK Copot Brigjen Endar Priantoro
Doddy Prawiranegara juga mengaku telah memerintahkan seseorang bernama Arif untuk menukar lima kilogram sabu dengan tawas.
Sabu tersebut kemudian dijual oleh Doddy melalui Linda Pudjiastuti yang dikenal juga sebagai Anita. Doddy mengakui bahwa Linda adalah seorang teman Teddy.







