LANGKAT, Jenggala – Direktur CV Putri Bumi Sriwidjaja, Manap Parulian Hutagalung, angkat bicara menanggapi aksi damai sekelompok massa di Kantor Bupati Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Rabu (13/5), terkait dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
Manap menilai tudingan pungli sengaja digembar-gemborkan oleh mantan pemilik kios pupuk atau Penerima Pada Titik Serah (PPTS) yang dinilai bermasalah dalam distribusi pupuk bersubsidi.
Ia menjelaskan, CV Putri Bumi Sriwidjaja merupakan Pelaku Usaha Distribusi (PUD) pupuk bersubsidi di Kabupaten Langkat. Menurutnya, isu pungli yang diangkat dalam aksi tersebut justru mengaburkan fakta di lapangan.
“Salah satu peserta aksi, Dedi Suhendra, merupakan mantan pemilik kios UD Makmur Jaya di Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,” ujar Manap kepada wartawan, Jumat (15/5).
Manap mengungkapkan, berdasarkan berita acara stok opname pupuk bersubsidi di kios UD Makmur Jaya, tercatat stok akhir pupuk Urea sebanyak 33,51 ton dan pupuk NPK sebanyak 39,77 ton.
Namun saat dilakukan inventarisasi pada 30 Januari 2026, kata dia, stok fisik pupuk di gudang kios tidak ditemukan.
“Kuat dugaan adanya penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini membuat petani kecewa akibat ketiadaan stok pupuk sejak Agustus hingga November 2025,” katanya.
Ia menegaskan, pupuk bersubsidi hanya boleh disalurkan kepada petani yang terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).
“Keanggotaan di luar eRDKK tidak dibenarkan menerima pupuk bersubsidi. Jika terbukti menyalurkan di luar ketentuan, maka ada sanksi tegas,” ujarnya.
Selain itu, kios pupuk atau PPTS juga dilarang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
“Dedi ini mantan pemilik kios yang tidak bisa mempertanggungjawabkan distribusi pupuk bersubsidi sebanyak 70 ton, sehingga izinnya dicabut setelah melalui proses surat peringatan pertama hingga ketiga,” tegasnya.
Manap menjelaskan, setiap penebusan pupuk wajib dilaporkan melalui aplikasi Integrasi Pupuk Bersubsidi (iPubers) guna memastikan transparansi dan akuntabilitas distribusi.
Ia juga menyayangkan sikap Bupati Langkat Syah Afandin beserta jajaran OPD yang menerima aspirasi massa tanpa terlebih dahulu melihat fakta dan kajian lapangan secara menyeluruh.
“Bupati dan lingkarannya hampir tergiring kepentingan sepihak kelompok massa tertentu. Seharusnya pejabat di lingkungan bupati mengedepankan bukti dan fakta agar persoalan ini tidak menjadi konsumsi liar,” katanya.
Menurut Manap, aksi massa yang menuding adanya pungli dalam penyaluran pupuk bersubsidi diduga sarat kepentingan pribadi dari pihak kios yang bermasalah.
“Kalau sudah salah, tidak perlu lagi koar-koar menghasut pihak lain agar dianggap benar. Silakan saja menyampaikan pendapat, tapi jangan menciptakan ruang kericuhan. Dalam waktu dekat kami akan melaporkan dugaan penyimpangan distribusi pupuk ini ke aparat penegak hukum,” tegasnya.
Manap juga menyebutkan, sebelum akhir tahun 2025, CV Putri Bumi Sriwidjaja bersama jaringan kios binaannya di Kabupaten Deli Serdang, Labuhanbatu Utara, Langkat, Simalungun, dan Serdang Bedagai telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB).
Penandatanganan komitmen penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran itu turut dihadiri Manajer PT Pupuk Indonesia (Persero), Rizki Putra Phona, Manager Account Executive wilayah Langkat dan Deli Serdang, Adytia FiPhona, serta perwakilan UPT Dinas Pertanian Kabupaten. (Jenggala)
Jenggala







