MEDAN, Jenggala – Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya melindungi hak-hak konsumen dengan memperketat pengawasan barang beredar di pasaran.
Dalam pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Asahan pada 5-7 Mei 2026, tim menemukan sejumlah produk elektronika dan mainan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepala Disperindag ESDM Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap mengatakan pengawasan dilakukan melalui UPTD Perlindungan Konsumen sebagai upaya memastikan masyarakat memperoleh barang yang aman, layak, dan sesuai standar.
“Pengawasan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak konsumen agar masyarakat mendapatkan barang sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan pemerintah,” ujar Dedi kepada wartawan, Sabtu (9/5).
Menurutnya, kegiatan pengawasan diawali dengan koordinasi bersama Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Asahan. Selanjutnya, tim turun langsung mengunjungi sejumlah pelaku usaha untuk memeriksa barang-barang yang beredar di pasaran.
Dalam pengawasan tersebut, tim melakukan pemeriksaan kasat mata terhadap berbagai produk, mulai dari kondisi barang, merek, kemasan, Standar Nasional Indonesia (SNI), Manual dan Kartu Garansi (MKG), hingga label produk.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesesuaian barang dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa.
“Hasil pengawasan menunjukkan masih adanya produk elektronika dan mainan anak yang tidak memenuhi ketentuan. Ini tentu menjadi perhatian serius karena menyangkut perlindungan dan keselamatan konsumen,” tegasnya.
Disperindag ESDM Sumut, lanjut Dedi, langsung memberikan imbauan kepada para pelaku usaha agar segera menarik produk yang tidak sesuai aturan dan menghentikan penjualannya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan memberikan surat teguran kepada pelaku usaha yang masih membandel menjual produk yang tidak memenuhi ketentuan.
“Kami ingin pelaku usaha memiliki kesadaran untuk menjalankan usaha secara jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi aturan. Perlindungan konsumen tidak bisa ditawar,” pungkasnya. (Jenggala)
Jenggala







