Perusahaan di Kabupaten Bekasi diminta melaporkan setiap informasi lowongan kerja ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pasar (SIP) Kerja Kabupaten Bekasi yang telah terintegrasi dengan Karirhub Kementerian Ketenagakerjaan.
Langkah ini dimaksudkan agar publik memperoleh informasi rekrutmen secara resmi, transparan, dan terpusat.
Ketentuan pelaporan juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024.
Muhammad Ali Amran, Kepala Bidang Informasi Pasar Kerja dan Peningkatan Produktivitas Disnaker Kabupaten Bekasi, menyatakan sampai saat ini ada 2.272 perusahaan dari Kabupaten Bekasi yang telah terdaftar di Karirhub.
Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 7 Juli 2026.
Minat masyarakat memanfaatkan layanan pencarian kerja berbasis digital terus naik.
Tercatat 36.517 pencari kerja asal Kabupaten Bekasi telah terdaftar di platform Karirhub.
Menurut Ali Amran, peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan lowongan melalui SIP Kerja dan Karirhub memberi manfaat karena memudahkan warga mengakses informasi rekrutmen dari berbagai pemberi kerja dalam satu pintu.
Dengan sistem terintegrasi, perusahaan diharapkan tidak lagi perlu mengumumkan lowongan pada beragam kanal secara terpisah.
Disnaker mencatat beberapa kendala pemanfaatan platform tersebut.
Salah satunya adalah masih banyak pelamar yang mengirimkan lamaran meskipun tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga perusahaan harus melakukan penyortiran ulang secara manual dan memperpanjang waktu rekrutmen.
Kesulitan lain yang dihadapi perusahaan adalah memilih pelamar berdasar kompetensi dan sertifikat pelatihan akibat banyaknya berkas masuk.
Pemerintah terus mengembangkan Karirhub dengan mengintegrasikannya ke portal lowongan kerja berskala nasional agar masyarakat dapat mengakses informasi lebih luas dari satu pintu.
Sementara itu, Disnaker Kabupaten Bekasi aktif melakukan sosialisasi kepada perusahaan agar mematuhi kewajiban pelaporan lowongan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ali menegaskan bahwa perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban wajib lapor dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Namun ia menambahkan bahwa kewenangan pemberian sanksi ada pada pengawas ketenagakerjaan, sedangkan pihak daerah fokus mendorong dan mengedukasi perusahaan agar taat pada aturan.







