Badan Anggaran DPR RI menyatakan alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN akan meningkat pada tahun anggaran 2027.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan besaran kenaikan masih dalam proses finalisasi dan belum bersifat definitif.
Said menyebut angka final akan diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).
Sebagai perbandingan, alokasi TKD pada 2026 tercatat sebesar Rp649 triliun, sehingga anggaran 2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dari nominal tersebut.
Hasil rapat pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) di Banggar memperkirakan proporsi TKD tahun 2027 berkisar antara 2,55 persen hingga 2,79 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan realisasi PDB Indonesia yang saat ini mencapai Rp28.831 triliun, pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperbesar porsi dana transfer ke daerah.
Said menegaskan bahwa tambahan anggaran nantinya akan disinkronkan secara ketat dengan program prioritas pemerintah pusat, termasuk penerapan earmarking antara pusat dan daerah.
TKD adalah bagian dari APBN yang dialokasikan untuk membiayai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur pembagian dana transfer menjadi enam jenis: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.







