Pemerintah merancang ulang mekanisme layanan pertanahan untuk mempercepat proses peralihan hak atas tanah.
Pernyataan itu disampaikan Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN, Asnaedi, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI pada Selasa, 7 Juli 2026.
Hasil survei internal menunjukkan adanya jurang antara standar pelayanan Kantor Pertanahan dan pengalaman pemohon.
Kementerian mencatat standar layanan BPN untuk proses peralihan hak adalah lima hari kerja (SLA 5 hari), sementara publik melaporkan rata-rata waktu tunggu mencapai 44 hari.
Asnaedi menjelaskan bahwa keterlambatan umumnya terjadi sebelum berkas masuk ke Kantor Pertanahan.
Selain itu, hambatan juga muncul pada tahapan penyusunan akta oleh PPAT serta validasi BPHTB di pemerintahan daerah.
Untuk menekan waktu proses, Kementerian akan menetapkan batas waktu layanan pada setiap tahapan, termasuk verifikasi dokumen yang selama ini tidak memiliki durasi baku.
Sistem antrean akan diubah berdasarkan prinsip first in first out agar berkas yang lebih dulu masuk diproses lebih dulu.
Jika verifikasi dokumen tidak diselesaikan dalam jangka waktu tiga hari, berkas akan dianggap telah diperiksa melalui mekanisme fiktif positif.
Skema fiktif positif diharapkan mengurangi penumpukan berkas dan meminimalkan ketidakadilan dalam pelayanan.
Selain itu, ATR/BPN berencana menyederhanakan proses alih media dokumen dengan menentukan kebutuhan pengukuran tanah secara otomatis menggunakan sistem berbasis geotagging.
Penerapan geotagging dimaksudkan agar hanya bidang tanah yang benar-benar perlu pengukuran yang diproses lebih lanjut.
Target yang ditetapkan adalah keseluruhan rangkaian layanan peralihan hak, mulai pengecekan hingga terbitnya sertifikat, selesai maksimal dalam 12 hari.
Rinciannya dipatok tujuh hari untuk proses awal di luar Kantor Pertanahan dan lima hari untuk penyelesaian layanan di lingkungan BPN.
Ketua Umum PP IPPAT, Hapendi Harahap, menyoroti ketidakseragaman mekanisme validasi dan pembayaran BPHTB di berbagai daerah sebagai hambatan utama transformasi digital layanan pertanahan.
Ia memberikan apresiasi terhadap hadirnya sistem pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas peralihan hak yang kini tersedia secara digital karena dinilai lebih mudah, cepat, dan akuntabel.
Namun menurut Hapendi, validasi dan pembayaran BPHTB belum seragam antar kabupaten dan kota sehingga proses peralihan hak atas tanah belum memiliki standar yang sama di seluruh Indonesia.







