Di balik Proklamasi 17 Agustus 1945 terdapat langkah diplomatik berisiko yang dijalankan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
Keduanya melakukan perjalanan rahasia ke Dalat, Vietnam, pada pertengahan Agustus 1945 untuk memperoleh kepastian janji kemerdekaan dari pihak Jepang.
Misi itu dilakukan atas nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan didampingi Radjiman Wedyodiningrat sebagai bagian dari delegasi.
Rombongan berangkat dari Bandara Kemayoran pada 8 Agustus 1945 menjelang tengah malam guna menghindari patroli pesawat tempur Sekutu, menurut catatan Djon Pakan dalam Kembali ke Jatidiri Bangsa (2002).
Perjalanan sempat singgah di Singapura pada 9 Agustus 1945 untuk memantau situasi keamanan regional; pada hari itu juga terjadi penjatuhan bom atom kedua di Nagasaki.
Setelah transit itu, delegasi tiba di Saigon pada 10 Agustus dan mendarat di Dalat pada 11 Agustus 1945.
Pada 12 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta mengadakan pertemuan penting dengan Penguasa Militer Jepang untuk Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi.
Dalam pertemuan tersebut Terauchi menyerahkan pelaksanaan teknis persiapan kemerdekaan kepada Soekarno dan Hatta, termasuk penetapan waktu pelaksanaan proklamasi.
Pihak Jepang sempat mengusulkan tanggal 24 Agustus 1945, namun Soekarno mengajukan tanggal 25 Agustus 1945 yang kemudian disetujui oleh Terauchi.
Selain pembahasan jadwal, delegasi menerima pengesahan struktur PPKI yang terdiri atas 21 tokoh perwakilan dari Jawa, Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, serta perwakilan golongan keturunan Tionghoa.
Bagi Mohammad Hatta, peristiwa di Dalat meninggalkan kesan pribadi yang mendalam; menurut Memoir (1979) ia mencatat bahwa kesepakatan tersebut bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-43.
Sejarawan Taufik Abdullah, dikutip dalam artikel “Aroma Kemerdekaan dari Dalat” (Republika, 2014), menilai janji kemerdekaan Jepang kepada tokoh Indonesia itu didorong oleh tiga motif strategis: menarik simpati rakyat, memperkuat politik Asia Timur Raya, dan memanfaatkan sumber daya serta tenaga kerja untuk kepentingan perang.
Sesampainya kembali di tanah air, perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua memanas hingga memuncak pada peristiwa Rengasdengklok.
Pada akhirnya Proklamasi 17 Agustus 1945 dipahami bukan sekadar menerima “hadiah” dari pihak Jepang, melainkan buah dari inisiatif dan keberanian bangsa Indonesia untuk menentukan nasib sendiri.







