Pemerintah Provinsi Banten sedang menelaah kemungkinan pencabutan moratorium perizinan pertambangan yang diberlakukan sejak awal 2026.
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, menyatakan bahwa pembahasan tersebut masih dalam tahap kajian dan belum ada keputusan final.
Menurut Deden, salah satu tujuan utama evaluasi itu adalah upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangan pers pada Senin, 10 Agustus 2026.
Deden menyoroti lonjakan kebutuhan material bangunan di beberapa wilayah Pulau Jawa setelah aktivitas pertambangan di wilayah Bogor dihentikan.
Pemprov Banten menilai ada peluang untuk memenuhi kebutuhan material tersebut asal kegiatan pertambangan berjalan secara legal dan sesuai ketentuan.
Selain memenuhi kebutuhan pasokan, pemerintah provinsi juga melihat peluang peningkatan penerimaan daerah.
Deden menyebut bahwa pendapatan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) berpotensi meningkat satu sampai dua kali lipat jika moratorium dicabut.
Meski melihat potensi PAD, Pemprov menegaskan tidak akan membuka kembali tambang tanpa pengawasan dan pemenuhan aturan.
Beberapa penggal kegiatan tambang ilegal yang telah ditindak oleh Pemprov Banten telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses selanjutnya.
Pemprov Banten akan menunggu hasil monitoring dan evaluasi menyeluruh sebelum memutuskan apakah moratorium dicabut, ditunda, atau disesuaikan.
Deden juga menekankan perlunya partisipasi publik dan keterlibatan para pengusaha dalam penentuan kebijakan ke depan.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten, Ari James Faraddy, mengatakan pencabutan moratorium harus disertai penataan perizinan yang ketat.
Ari menegaskan setiap perusahaan yang akan beroperasi kembali wajib memenuhi seluruh persyaratan, termasuk aspek perizinan, teknis, dan kewajiban lainnya.
Ia menambahkan bahwa izin tambang tidak hanya memberikan hak, tetapi juga memuat kewajiban dan prosedur teknis yang harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ari mengakui bahwa selama ini penerimaan daerah dari sektor pertambangan belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perusahaan.
Untuk itu, bila moratorium dicabut, Pemprov Banten akan berupaya mengoptimalkan penerimaan dari pajak tambang agar lebih proporsional terhadap dampak kegiatan pertambangan.
Ia meyakini bahwa pertambangan yang dilaksanakan sesuai aturan dapat memberi manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Apabila melaksanakan itu semua, insya Allah, tambang bisa berdampak, lingkungan bisa terjaga, pemerintah sedikit banyak bisa ikut meningkatkan ekonominya,” ujar Ari.







