SIDIKALANG, Jenggala – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Dairi melaksanakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di bawah umur.
Sosialisasi Pengerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak lingkup Daerah Kabupaten/Kota berlangsung selama tiga hari dan ditutup, Rabu (20/5).
Kepala Dinas P3A P2KB Dairi, dr Nitawaty Sitohang, dalam paparanya yang fokus dalam hal kekerasan dan perlindungan anak dibawah umur sangat mengharapkan peran serta masyarakat, dalam perlindungan anak baik secara perorangan maupun kelompok.
Disampaikan, sosialisasi tersebut diikuti berbagai lembaga dan sejumlah media cetak dan media online yang berlangsung selama tiga hari di kantor pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kekelengen di Jalan KB Nomor 3 Sidikalang yakni mulai hari Senin (18/5) dan ditutup, Rabu (20/5), dengan peserta sosialisasi yang berbeda.
“Harapan kita, dengan sosialisasi ini informasi dapat tersampaikan keseluruh lapisan masyarakat terhusus di Kabupaten Dairi. Bapak dan ibu kiranya dapat menyampaikan informasi ini kepada masyarakat dengan tujuan tidak akan terjadi kekerasan terhadap anak di bawah umur, unit perlindungan anak dan perempuan memiliki call center dan buka selama 24 jam, bapak dan ibu jika ada yang butuh langsung hubungi,” ucapnya.
Dikatakan dr Nita, dari data tindak kekerasan yang terjadi terlihat di Dinas P3A P2AKB selama tahun 2025 terhadap anak di bawah umur 9 kasus, seksual 23 kasus, fisik +1 psikis 5 kasus dan fisik 1 kasus.
Sementara nara sumber dari Unit PPA Polres Dairi Bripda Ekel Bastanta Barus, menerangkan tentang penerapan hukum dan penindakan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.
Ia mengatakan, pencegahan tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur adalah merupakan tanggung jawab bersama.
Namun menurutnya, dalam penindakan kekerasan yang dialami anak di bawah umur terkadang mengalami kendala di mana salah satu contoh orang tua dari korban tidak mendukung sepenuhnya proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian. “Terkadang orang tua korban yang tidak berkenan melanjutkan proses hukum,” katanya.
Dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi diwakili Bimas Seksi Agama Kristen Delima Andria Banjarnahor mengajak seluruh masyarakat untuk mencegah perkawinan di bawah umur yang tidak diperbolehkan undang undang perkawinan karena memiliki risiko tinggi baik dari segi kesehatan atau mungkin risiko kematian karena pertumbuhan badan si anak belum sepenuhnya kuat.
“Kepada kita semu mari kita cegah perkawinan dibawah umur,namun kita tidak menolak perkawinan,katanya. (wsp/A21/A13)
Jenggala







