Indonesia kini menguasai lebih dari separuh pasokan pala dunia dengan pangsa pasar sebesar 53,41 persen.
Pemerintah mendorong peningkatan mutu dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan untuk memperluas akses ke pasar ekspor bernilai tinggi.
Upaya ini disampaikan dalam webinar bertajuk “Global Food Safety & Market Access: Pala Berstandar Pala Mendunia” yang digelar pada Kamis, 3 September 2026.
Acara tersebut diikuti oleh 297 peserta yang berasal dari pelaku UMKM, eksportir, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Moga Simatupang menekankan bahwa posisi Indonesia sebagai produsen utama harus diikuti oleh kepatuhan pada persyaratan internasional.
Moga juga mengingatkan bahwa pala memiliki nilai ekonomi tinggi dan digunakan di berbagai sektor seperti industri pangan, farmasi, dan minyak atsiri.
Besarnya produksi tidak otomatis menjamin peningkatan pangsa pasar jika mutu dan persyaratan teknis tidak dipenuhi secara konsisten.
Berdasarkan pengolahan data Badan Pusat Statistik oleh Kemendag, nilai ekspor pala Indonesia meningkat menjadi USD133,01 juta (Rp2,34 triliun) pada 2025.
Pasar utama saat ini adalah Tiongkok dan Vietnam.
Sementara itu, pasar bernilai tinggi seperti Uni Eropa melalui hub distribusi Belanda serta Jepang dipandang menyimpan peluang besar yang perlu dioptimalkan.
Namun, akses ke pasar bernilai tinggi disertai persyaratan keamanan pangan yang ketat, khususnya terkait cemaran jamur atau mikotoksin seperti Aflatoksin dan Ochratoxin A.
Pada periode 2024-Juli 2026 tercatat empat kasus penolakan produk pala Indonesia di Jepang melalui pengawasan Ministry of Health, Labour and Welfare.
Uni Eropa juga mencatat 21 kasus penolakan yang terdaftar dalam European Union Rapid Alert System for Food and Feed.
Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Sukoco menilai bahwa keberhasilan ekspor harus diukur dari kepatuhan terhadap standar teknis, bukan semata volume pasokan.
Sukoco mengajak pelaku usaha mengidentifikasi titik kritis rantai pasok dan melakukan pengendalian risiko pada setiap titik tersebut.
Pelaku usaha didorong memanfaatkan portal digital LAMANSITU atau Layanan Mandiri Informasi Mutu untuk memahami persyaratan pasar serta identifikasi dan mitigasi risiko mutu sebelum pengiriman.
Kemendag juga memperkuat kapabilitas Balai Pengujian Mutu Barang (BPMB) untuk memberi kepastian dan keamanan bagi eksportir dalam memenuhi standar keamanan pangan mitra dagang.
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Apriyanto Dwi Nugroho menegaskan pentingnya pembinaan keamanan pangan sejak di dalam negeri.
Penguatan pengawasan domestik dinilai mampu memangkas risiko yang berpotensi menghambat pemasaran produk di negara tujuan ekspor.







