Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan alat dan obat kontrasepsi (alokon) harus dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa pembatasan berdasarkan desil kesejahteraan.
Pernyataan itu disampaikan Nihayatul saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.
Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 3 September 2026.
Nihayatul berargumen bahwa pengelompokan penerima berdasarkan desil berisiko menghambat capaian program keluarga berencana (KB).
Ia menyatakan bahwa masyarakat dengan kemampuan ekonomi umumnya memilih membeli alokon sesuai preferensi kualitasnya sendiri sehingga tidak akan bergantung pada layanan gratis.
Nihayatul menegaskan, “Kalaupun yang oke mampu, saya bisa pastikan mereka tidak akan mengambil yang gratis.”
Menurutnya, ketersediaan alokon merupakan komponen penting dalam perencanaan keluarga yang berkontribusi pada upaya pencegahan stunting melalui pengaturan jumlah dan jarak kelahiran.
Ia menambahkan bahwa pendekatan kebijakan sudah bergeser dengan prinsip dua anak lebih sehat, bukan lagi semboyan dua anak cukup.
Selain persoalan akses, Nihayatul juga menyoroti anggaran pengadaan alokon untuk Tahun Anggaran 2027.
Ia menilai alokasi sebesar Rp350 miliar belum memadai dan mendesak peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.
Nihayatul menegaskan kembali bahwa program KB adalah kebutuhan publik sehingga penyediaan alokon perlu dijangkau tanpa membedakan kelompok berdasarkan desil kesejahteraan.







