Jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia tercatat mencapai 274.761 orang.
Dari jumlah tersebut, 147.849 orang atau 53,81 persen berada dalam perkara narkotika.
Kapasitas resmi seluruh lapas dan rutan hanya sanggup menampung 152.514 orang.
Artinya, populasi penghuni saat ini sekitar 80 persen melebihi daya tampung yang tersedia.
Rinciannya menunjukkan 217.512 orang atau 79,16 persen berstatus narapidana.
Sisanya, 57.249 orang atau 20,84 persen, tercatat sebagai tahanan.
Pernyataan terkait kondisi ini disampaikan oleh Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, saat menerima audiensi Badan Kerja Sama Usaha Sosial Pembinaan Warga Tama (BERSAMA).
Kunjungan tersebut berlangsung di Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026.
Otto menilai persoalan kepadatan tidak cukup dilihat sebagai persoalan ruang hunian semata; ia menunjuk arus masuk perkara—khususnya kasus narkotika—sebagai penyebab mendasar.
Menurutnya, upaya penyelesaian perlu dimulai dari hulu melalui langkah pencegahan, program rehabilitasi, dan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi.
Ia juga menekankan perlunya keterlibatan kepolisian, kejaksaan, kementerian dan lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan masalah ini.
Kemenko Kumham Imipas berencana mengoptimalkan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan agar penanganan kepadatan lapas berjalan lebih komprehensif.
Data periode 2020–2025 menunjukkan perkara narkotika konsisten mendominasi lebih dari separuh populasi penghuni pemasyarakatan, sehingga penting dilakukan evaluasi strategi penanganan narkoba yang berlaku saat ini.







