Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Nanggela, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, pada Senin (13/7).
Kegiatan itu dimaksudkan untuk memastikan tata kelola desa berjalan transparan dan akuntabel serta menanggapi kebutuhan masyarakat secara merata.
Dalam pertemuan tersebut, Diah berdialog langsung dengan berbagai unsur masyarakat dan perangkat pemerintahan desa.
Hadir pada kesempatan itu Kepala Desa Nanggela, Maman; Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon; Wakil Ketua Bidang Perempuan dan Anak; perwakilan komunitas penyandang disabilitas; serta warga setempat.
Diah menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD juga berperan sebagai saluran penyerapan aspirasi warga untuk dijadikan bahan perencanaan dan penganggaran.
Sebagai wakil dari Daerah Pemilihan (Dapil) XII (Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Indramayu), ia menyerukan agar layanan publik dirancang adil dan ramah bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas.
Ia mendesak pemerintah desa dan pihak terkait memberikan perhatian khusus terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam akses pelayanan publik.
Dukungan konkret berupa peningkatan aksesibilitas dan penyediaan alat bantu dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup serta membuka peluang partisipasi sosial dan ekonomi mereka.
Selain isu inklusivitas, Diah menerima berbagai aspirasi mengenai kebutuhan perbaikan infrastruktur di Desa Nanggela.
Warga mengeluhkan kondisi Jalan Usaha Tani (JUT) dan jalan lingkungan (jaling) yang dinilai menghambat aktivitas sehari-hari dan produktivitas pertanian.
Ia mengingatkan bahwa sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi desa sangat bergantung pada kelayakan jaringan jalan tersebut.
Diah berjanji akan membawa semua aspirasi yang terkumpul ke forum DPRD Jawa Barat untuk dievaluasi dan diperjuangkan melalui kewenangan provinsi serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
Melalui pengawasan langsung ini, diharapkan sinergi antar pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat semakin kuat sehingga layanan publik lebih efektif, terbuka, dan berpihak pada kemaslahatan umum.







