Partai Golkar mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan status tersangka terhadap kadernya, anggota DPRD Sumatera Utara Dhody Tahir, dalam dugaan kasus pemalsuan surat.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan kasus itu telah ditangani partai sejak awal dan dilaporkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Doli mengatakan DPP, melalui Badan Bantuan Hukum yang dipimpin Mangihut Sinaga, sudah memberikan pendampingan hukum kepada Dhody Tahir sejak perkara ini muncul hampir setahun lalu.
Menurutnya, perkara yang awalnya bersifat perdata kini bergeser ke ranah pidana, sehingga menimbulkan keprihatinan di internal partai.
Ia mengungkapkan keheranan atas perubahan status itu karena proses perdata dinilai hampir selesai sebelum munculnya langkah penyidikan pidana.
Doli juga menyebut kabar adanya dugaan intervensi dalam penanganan perkara, namun menegaskan sikapnya untuk tetap menghormati mekanisme hukum yang berlaku.
Ia memperingatkan agar proses hukum tidak dicampuradukkan dengan kepentingan politik dan menekankan bahwa siapa pun yang bersalah harus mendapat sanksi sesuai aturan.
Dalam kesempatan yang sama, Doli menyatakan Partai Golkar akan memberikan dukungan kepada Dhody Tahir selama informasi yang diterima DPP menunjukkan yang bersangkutan berada di posisi benar.
Ia menegaskan dukungan itu bersifat conditional dan dapat berubah jika putusan hukum nanti menunjukkan hasil lain.
Penetapan status tersangka tercantum dalam surat resmi Polda Sumut Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum tanggal 18 August 2026.
Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut ditujukan kepada Muhammad Gazali Iskandar selaku pelapor perkara.
Awal proses pelaporan tercatat dalam laporan polisi Nomor: LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 11 April 2023.







