Dewi Juliani, anggota Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan DPR RI, menegaskan perlunya jaminan layanan transportasi yang memadai bagi penduduk di wilayah kepulauan.
Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Daerah Kepulauan bersama Kementerian Perhubungan dan DPD RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa transportasi laut dan penyeberangan merupakan akses utama ke layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta distribusi pangan dan kebutuhan pokok.
Ia berharap RUU tersebut mengatur secara tegas standar pelayanan minimum transportasi kepulauan, pendanaan khusus, penyediaan kapal cadangan, subsidi yang berkelanjutan serta integrasi antarpelabuhan.
Dewi menjelaskan tuntutan itu dengan mengutip kondisi riil di daerah pemilihannya, Daerah Pemilihan Riau I.
Ia menyebut sejumlah kendala yang masih terjadi di kepulauan seperti Kepulauan Meranti, Bengkalis, dan Pulau Rupat.
Saat reses di Pulau Bengkalis, Dewi menemukan gangguan layanan penyeberangan akibat terbatasnya armada yang beroperasi.
Ia merinci bahwa dari empat kapal roll-on/roll-off (RoRo) yang biasanya melayani rute tersebut, hanya satu kapal beroperasi karena tiga kapal lainnya sedang menjalani docking.
Kondisi ini menimbulkan antrean panjang dan menghambat aktivitas ekonomi, proses pendidikan, serta distribusi kebutuhan masyarakat di pulau-pulau terdampak.
Dewi menegaskan bahwa masalah serupa sudah pernah dibahas dalam rapat komisi, sehingga RUU diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dalam penyediaan layanan transportasi kepulauan.
Ia menutup dengan harapan agar RUU tentang Daerah Kepulauan segera disahkan untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat di pulau-pulau, dikutip Selasa (21/7/2026).







