Di High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada 7–16 Juli 2026, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan pentingnya hasil pembangunan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Ia menyatakan bahwa kondisi global memperberat tugas pembangunan nasional.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 21 Juli 2026, Febrian menyebutkan krisis pangan, perubahan iklim, meningkatnya beban utang, dan fragmentasi geopolitik sebagai faktor yang memperumit agenda pembangunan.
Menurutnya, tantangan tersebut justru memperkuat urgensi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Febrian menilai percepatan SDGs membutuhkan tata kelola pembangunan global yang lebih adil dan terintegrasi serta fokus pada pencapaian hasil nyata.
Ia menekankan perlunya pendekatan pembangunan yang terintegrasi, penguatan implementasi komitmen global pada tingkat nasional, serta dorongan terhadap inovasi yang bersifat inklusif.
Dalam kapasitasnya sebagai delegasi Indonesia, Febrian hadir dalam sejumlah pertemuan tingkat tinggi selama forum berlangsung.
Agenda yang diikutinya antara lain General Debate of the Ministerial Segment, ECOSOC High-level Segment, United Nations High-Level Meeting on Critical Energy Transition Minerals, Ministerial Roundtable on the Pact for the Future, dan High-level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda.
Pada salah satu kegiatan sampingan yang membahas pemanfaatan energi terbarukan untuk ketahanan pangan, Febrian mendorong kerja sama lintas sektor sebagai kunci efektivitas intervensi.
Ia juga menyoroti peran Kerja Sama Selatan-Selatan serta Triangular sebagai instrumen untuk menarik investasi, mempercepat inovasi, dan mendorong transformasi pembangunan.
Selain mengikuti pertemuan multilateral, Febrian melakukan pertemuan bilateral dengan mitra strategis untuk menguatkan kolaborasi di bidang pembiayaan pembangunan dan transisi energi.
Topik lain yang dibahas dalam pertemuan bilateral meliputi ekonomi hijau, pembangunan perkotaan berkelanjutan, serta perumusan agenda pembangunan global pasca-2030.
Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pemerintah menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam mendukung pencapaian SDGs dan mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.







