Temuan lembaga pemeriksa mencatat adanya ketidaksesuaian spesifikasi pada pengadaan videotron milik Dinas Kesehatan Provinsi Banten senilai Rp2,77 miliar.
Ketidaksesuaian tersebut dilaporkan mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp79,2 juta.
Komisi V DPRD Provinsi Banten meminta pemerintah daerah segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan itu dengan langkah-langkah tegas.
Anggota Komisi V, Yeremia Mendrofa, menyampaikan hal tersebut melalui pesan tertulis pada Senin (6/7).
Ia menegaskan bahwa penggunaan dana APBD harus menghasilkan barang dan pekerjaan sesuai kontrak serta memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk menuntaskan rekomendasi pemeriksa, Yeremia menguraikan tiga langkah yang harus ditempuh Dinas Kesehatan Provinsi Banten.
1. Pemeriksaan internal menyeluruh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan proyek di dinas terkait.
2. Pemberian sanksi kepada penyedia jasa dengan kewajiban melunasi atau memperbaiki seluruh pelaksanaan sesuai kontrak.
3. Upaya pemulihan kas daerah, termasuk penarikan kelebihan pembayaran bila terbukti ada kerugian negara.
Lebih jauh, Yeremia meminta agar tindak lanjut dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik.
Ia juga menyoroti perlunya perbaikan sistem pengawasan pengadaan barang dan jasa secara menyeluruh.
Evaluasi menurutnya harus mencakup fungsi pengawasan mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim pemeriksa hasil pekerjaan, hingga pengawas teknis agar persoalan serupa tidak berulang.







