Sebanyak 557.751 rekening diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan terkait dugaan penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026.
Angka tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center (IASC) sejak November 2024.
OJK mencatat dana korban yang berhasil diamankan mencapai Rp674,1 miliar.
Sementara jumlah dana yang sudah dikembalikan kepada korban tercatat Rp196,93 miliar.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan keyakinannya bahwa data ini hanya bagian kecil dari keseluruhan masalah, di Jakarta, Senin, 6 Juli 2026.
Ia menjelaskan banyak kasus tidak dilaporkan karena korban merasa malu, sehingga jumlah sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi.
Friderica juga menekankan bahwa respons cepat sangat menentukan peluang pemulihan dana sebelum dipindahkan atau dialihkan ke saluran lain.
Menurut OJK, pelaku kejahatan memanfaatkan money mule, rekening nominee, aset virtual, serta jaringan lintas negara untuk menyamarkan aliran dana.
Modus-modus tersebut membuat pelacakan transaksi ilegal menjadi jauh lebih kompleks.
OJK menilai penerapan langkah anti pencucian uang bukan sekadar kewajiban kepatuhan, tetapi juga langkah protektif untuk memutus aliran hasil penipuan.
Peningkatan customer due diligence, identifikasi beneficial owner, pemantauan transaksi, dan pelaporan mencurigakan dinilai perlu diperkuat secara berkelanjutan.
Instansi ini menyoroti empat prioritas utama yang wajib diperkuat: tata kelola, customer due diligence, pemantauan berbasis teknologi, dan pencegahan.
Keempat prioritas tersebut harus didukung kemitraan yang kuat untuk memungkinkan pertukaran data, pertukaran intelijen, serta koordinasi lintas sektor dan lintas negara.
OJK mendorong percepatan pertukaran informasi antar lembaga, pemblokiran rekening yang lebih cepat, serta peningkatan kapasitas seluruh pemangku kepentingan.
UN Resident Coordinator in Indonesia Gita Sabharwal mencatat kerugian akibat penipuan siber di Asia mencapai 37 miliar dolar AS, merujuk laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) tahun 2023.
Gita mengatakan dampak penipuan juga terlihat di Indonesia, dengan satu dari empat konsumen mengaku pernah kehilangan uang akibat penipuan.
Ia menyoroti bahwa Indonesia berada di garis depan transformasi digital dengan lebih dari 57 juta pengguna QRIS, yang sekaligus meningkatkan eksposur terhadap kejahatan keuangan berbasis teknologi.
Menurut Gita, UNODC terus mendukung penguatan penanganan tindak pidana keuangan melalui kerja sama dengan OJK dan kolaborasi lintas negara.
Ia menekankan bahwa memperkuat kepercayaan publik adalah tanggung jawab bersama dan bahwa kerja sama antarlembaga penting untuk menjaga masa depan digital Indonesia tetap dinamis dan aman.







