Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan bahwa demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) berpotensi memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan daya saing pasar modal nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor DJP pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Friderica menegaskan bahwa proses demutualisasi tidak akan mengurangi kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi aktivitas bursa.
Menurutnya, demutualisasi memberi ruang bagi BEI untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui evaluasi menyeluruh terhadap struktur kelembagaan, mekanisme operasional, kondisi keuangan, dan infrastruktur perdagangan.
Selain itu, transformasi institusional ini diharapkan membuka akses BEI terhadap sumber permodalan yang lebih beragam.
Dengan permodalan yang lebih kuat, BEI diharapkan mampu memperkuat daya saing dan mempercepat penerapan global best practice.
OJK juga menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas dan sumber daya teknologi di BEI agar bursa lebih siap menghadapi berbagai risiko infrastruktur perdagangan.
Ruang risiko yang dimaksud meliputi keandalan sistem, aspek keamanan, serta kesinambungan operasi perdagangan.
Langkah demutualisasi diarahkan untuk memperbaiki tata kelola, governance, dan manajemen risiko pada level bursa.
Prinsip inti demutualisasi adalah pemisahan yang jelas antara kepemilikan saham bursa dan hak akses perdagangan para anggota bursa efek.
Pemisahan ini diharapkan dapat mengurangi potensi conflict of interest serta meningkatkan profesionalisme dan objektivitas dalam pengambilan keputusan.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang P2SK, pihak-pihak seperti Bank Indonesia, BPI Danantara, dan Kementerian Keuangan berpeluang menjadi pemegang saham BEI.
Meski demikian, Friderica menegaskan bahwa independensi bursa akan tetap dijaga sebagai prinsip yang tidak dapat dikompromikan.
OJK memastikan proses demutualisasi berlangsung secara transparan dan akuntabel serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fokus pengawasan tetap pada stabilitas pasar, integritas, dan perlindungan investor selama proses perubahan institusional ini berlangsung.







